.png)
fin.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah bersama DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah sejumlah kepala daerah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Puan, evaluasi tersebut bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, kualitas pendidikan bagi pemimpin daerah, hingga sistem pengawasan yang diterapkan.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, 10 Maret 2026.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan pentingnya meningkatkan pemahaman tentang akuntabilitas bagi para kepala daerah. Hal tersebut dinilai penting agar kasus serupa tidak terus berulang di berbagai daerah.
"Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga. Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," imbuhnya.
Belakangan ini, KPK memang melakukan sejumlah OTT terhadap pejabat daerah. Salah satunya terjadi di Semarang, ketika Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diamankan bersama ajudan dan orang kepercayaannya pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari.
Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Kasus terbaru terjadi pada Senin malam, 9 Maret 2026, ketika KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari serta Wakil Bupati Rejang Lebong terkait dugaan suap proyek.
Selain dua bupati tersebut, sebelumnya KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, pada 19 Januari 2026.
Anisha Aprilia/Disway
