.png)
fin.co.id - Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan sejumlah skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko demi menjaga keselamatan jemaah haji Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan beberapa skenario jika konflik di Timur Tengah masih berlanjut menjelang musim haji tahun depan
Skenario Haji Tetap Berangkat dengan Pengalihan Rute
Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jemaah haji Indonesia apabila Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah haji, meskipun kondisi geopolitik kawasan masih belum stabil.
Namun, pemerintah akan mengantisipasi risiko dengan mengalihkan jalur penerbangan pesawat haji agar tidak melintasi wilayah konflik.
Beberapa negara yang berpotensi dihindari antara lain wilayah udara: Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Sebagai alternatif, pesawat yang membawa jemaah haji Indonesia kemungkinan akan menggunakan jalur selatan melalui Samudra Hindia sebelum memasuki ruang udara Afrika Timur menuju Arab Saudi.
Langkah ini dinilai lebih aman meskipun membuat jarak penerbangan menjadi lebih panjang.
Potensi Penambahan Biaya Haji
Perubahan rute penerbangan diperkirakan akan berdampak pada penambahan waktu tempuh perjalanan. Akibatnya, biaya operasional penerbangan juga berpotensi meningkat.
Jika pesawat tidak memiliki jangkauan jarak jauh, maskapai mungkin harus melakukan technical landing atau transit di negara ketiga untuk pengisian bahan bakar.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan ulang slot waktu penerbangan agar jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah tetap sesuai dengan agenda ibadah haji.
Skenario Kedua: Haji 2026 Berpotensi Dibatalkan
Selain pengalihan rute penerbangan, pemerintah juga menyiapkan skenario lain yang lebih ekstrem, yaitu pembatalan keberangkatan haji 2026 jika situasi keamanan dinilai terlalu berisiko bagi jemaah.
