.png)
Intisari Berita:
-
Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
-
Harga minyak dunia telah menembus USD 100 per barel, yang dapat meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.
-
Ekonom dari Prasasti Center for Policy Studies menilai kondisi ini dapat memperbesar defisit anggaran 2026 hingga 3,6–3,7 persen PDB, melewati batas fiskal 3 persen.
-
Pemerintah dinilai perlu mengubah pendekatan dari kondisi normal ke mode krisis dalam mengelola fiskal jika harga energi terus tinggi.
-
Kenaikan harga minyak juga dapat memicu kenaikan harga BBM domestik atau peningkatan subsidi, yang sama-sama memiliki konsekuensi terhadap ekonomi.
-
Dalam situasi global yang tidak pasti, pemerintah diminta memperketat disiplin fiskal dan memprioritaskan belanja negara pada program strategis.
fin.co.id - Ketegangan konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel masih menjadi perhatian banyak pihak. Situasi tersebut dinilai berpotensi berlangsung cukup lama dan dapat menimbulkan dampak terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk bagi Indonesia.
Pandangan itu disampaikan oleh Research Director Prasasti Center for Policy Studies, Gundy Cahyadi. Ia menilai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dapat memunculkan risiko baru bagi perekonomian Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi di pasar internasional, khususnya minyak mentah.
Belakangan ini, harga minyak dunia dilaporkan kembali menembus angka USD 100 per barel. Menurut Gundy, lonjakan harga tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut," ujar Gundy kepada Disway Group, Kamis, 12 maret 2026.
Berdasarkan simulasi pemerintah, apabila harga minyak rata-rata berada di sekitar US$92 per barel, defisit anggaran tahun 2026 diperkirakan dapat melebar hingga kisaran 3,6–3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut berpotensi melampaui batas maksimal defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 3 persen.
Gundy menambahkan, kenaikan harga minyak dunia yang kembali melampaui USD 100 per barel meningkatkan risiko bagi negara-negara yang masih bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia yang sebagian besar kebutuhan minyaknya masih dipenuhi dari luar negeri.
"Pemerintah sudah harus mulai berubah dari mode business as usual ke mode krisis. Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi," pungkas Gundy.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah. Ia menilai ruang fiskal pemerintah untuk menahan lonjakan harga energi tidaklah tanpa batas, terutama terkait tekanan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM).
“Ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah pada dasarnya menghadapi dua pilihan kebijakan: menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi yang lebih besar atau membiarkan harga domestik naik dengan konsekuensi meningkatnya inflasi," tutur Piter.
"Kalau harga minyak naik, tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar," tambahnya.
Di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi, Piter menilai pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal dan memastikan anggaran negara difokuskan pada program-program yang benar-benar prioritas.
Menurutnya, tekanan dari faktor eksternal seperti kenaikan harga energi, volatilitas pasar global, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia menuntut pemerintah agar lebih selektif dalam mengelola belanja negara.
