.png)
fin.co.id – Indonesia menghadapi ancaman serius akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak mentah global. Prasasti Center for Policy Studies memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional, bahkan meramal penumpukan utang pemerintah seiring melebarnya defisit belanja negara.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, mengungkapkan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Kondisi tersebut mendorong harga minyak mentah melambung tinggi, bahkan berpotensi menembus angka 150 per barel.
"Kenaikan ini sangat berisiko bagi Indonesia. Harga energi berkontribusi sekitar sepertiga terhadap inflasi nasional. Jika harga BBM domestik naik drastis, harga kebutuhan pokok lainnya pasti akan ikut melonjak," kata Gundy dalam pertemuan media di Jakarta, Jumat 13 Maret 2026.
Simulasi Defisit Melampaui Batas Aman
Struktur APBN Indonesia saat ini menggunakan asumsi harga minyak sebesar 70 per barel dengan kurs Rp 16.500 per dolar AS. Namun, realita di bulan Maret 2026 menunjukkan harga minyak sudah menyentuh 100 per barel dengan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp 17.000 per dolar AS.
Berdasarkan simulasi ekonomi Prasasti, jika pemerintah tetap mempertahankan seluruh program nasional dan subsidi di tengah kondisi ini, defisit anggaran sepanjang 2026 diprediksi melebar hingga 3,3 persen terhadap PDB. Angka tersebut melampaui batas disiplin fiskal nasional yang dipatok maksimal 3 persen.
"Potensi defisit fiskal bisa merangkak dari 3,3 persen ke angka 3,8 persen jika harga minyak terus naik dan rupiah semakin melemah. Ini otomatis akan memperdalam utang pemerintah ke depan," tegas Gundy.
Tiga Skenario Pilihan Pemerintah
Menghadapi tekanan ini, Prasasti menawarkan tiga skema yang bisa diambil oleh pemerintah. Pertama, melepas harga BBM sesuai pasar global tanpa intervensi untuk mengamankan anggaran, namun berisiko memicu inflasi tak terkendali.
Kedua, pemerintah menahan harga dengan menambah subsidi secara penuh guna menjaga daya beli masyarakat meski harus membebani APBN secara masif. Ketiga, skema berbagi beban di mana pemerintah hanya menanggung sebagian kenaikan harga BBM sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.
Gundy memaparkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 10 per barel di atas level 100, maka beban subsidi pemerintah akan membengkak sekitar 30 persen. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis agar kesehatan fiskal tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian memanas.
