.png)
Namun pemerintah juga menyiapkan skenario paling pesimis. Dalam situasi ini, harga minyak dunia diperkirakan melonjak hingga US$115 per barel.
Jika kondisi tersebut terjadi, dengan asumsi nilai tukar rupiah melemah ke sekitar Rp17.500 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi berada di 5,2 persen, maka defisit anggaran bisa mencapai 4,06 persen.
Angka ini jauh melampaui batas defisit yang selama ini dijaga pemerintah. Lonjakan defisit tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya beban subsidi energi serta tekanan terhadap belanja negara.
Melihat potensi tekanan fiskal tersebut, Airlangga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan langkah penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Salah satu opsi yang dibahas adalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat dalam mengelola keuangan negara.
Langkah serupa pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19, ketika pemerintah membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel.
Dengan mekanisme Perpu, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan tanpa melalui proses legislasi panjang di parlemen.
Insentif Pajak untuk Sektor Terdampak
Dalam rencana kebijakan darurat tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif pajak bagi sektor yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi global.
Beberapa instrumen yang bisa digunakan antara lain keringanan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri tertentu.
Tujuannya adalah menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun tekanan eksternal meningkat.
Airlangga menegaskan kebijakan ini dapat diterapkan tanpa harus mengubah undang-undang perpajakan yang berlaku.
Lonjakan harga minyak dunia saat ini tidak lepas dari ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, termasuk konflik di Timur Tengah.
Kondisi tersebut membuat pasar energi global mengalami volatilitas tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian banyak negara.
Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak memiliki dampak langsung terhadap anggaran negara karena besarnya kebutuhan impor energi serta besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
