.png)
fin.co.id - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat ini menghadapi tekanan besar dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia tengah terlibat dalam ketegangan geopolitik yang meningkat antara Israel dan Iran.
Namun di sisi lain, Netanyahu juga masih harus menghadapi proses hukum di negaranya sendiri terkait kasus dugaan korupsi yang sudah berjalan sejak 2020.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa upaya Netanyahu untuk mendapatkan pengampunan atau grasi dari pemerintah Israel justru menemui jalan buntu.
Menurut laporan media Israel, Times of Israel, Departemen Pengampunan di Kementerian Kehakiman Israel telah menolak permintaan grasi yang diajukan Netanyahu.
Permintaan tersebut sebelumnya diajukan ke kantor Presiden Israel, Isaac Herzog.
Namun pada Rabu (11/3/2026), Departemen Pengampunan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses.
Alasan utamanya adalah karena persidangan kasus korupsi yang menjerat Netanyahu masih berlangsung di pengadilan.
Selain itu, Netanyahu juga belum mengakui kesalahan atau menunjukkan penyesalan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Padahal dalam sistem hukum Israel, pengakuan kesalahan sering menjadi syarat penting bagi seseorang untuk memperoleh grasi presiden.
Tanpa pengakuan tersebut, pihak Kementerian Kehakiman menilai sangat sulit memberikan pengampunan.
Dakwaan Serius: Suap, Penipuan, dan Pelanggaran Kepercayaan
Netanyahu diketahui sedang menjalani proses persidangan atas sejumlah dakwaan serius, antara lain:
-
Penyuapan
-
Penipuan
-
Pelanggaran kepercayaan publik
Kasus ini telah menjadi salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah Israel modern.
Meski menghadapi dakwaan berat, Netanyahu selama ini tetap membantah semua tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum yang berjalan sebagai bentuk tekanan politik terhadap dirinya.
Mahkamah Agung Israel sendiri sebelumnya pernah menyatakan bahwa grasi presiden secara teori bisa diberikan bahkan sebelum vonis dijatuhkan.
Namun ada syarat penting: pihak yang meminta grasi harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya.
Pengakuan tersebut dianggap sebagai semacam "vonis de facto" yang memungkinkan presiden memberikan pengampunan.
Karena Netanyahu tidak melakukan pengakuan tersebut, maka permohonannya dinilai tidak layak dipertimbangkan.
Trump Ikut Turun Tangan
Kasus hukum Netanyahu juga menarik perhatian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Trump dilaporkan telah memberikan tekanan kepada Presiden Israel Isaac Herzog agar memberikan grasi kepada Netanyahu.
Namun Herzog menanggapi tekanan tersebut dengan menegaskan bahwa keputusan terkait grasi akan diambil tanpa campur tangan pihak luar.
Langkah Trump memicu perdebatan baru di Israel karena dianggap dapat mengganggu independensi sistem hukum negara tersebut.
Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa memberikan grasi kepada Netanyahu di tengah proses hukum yang masih berlangsung dapat merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Spekulasi Kematian Netanyahu Sempat Beredar
Di tengah situasi politik yang panas, sempat beredar kabar dari sejumlah media Iran yang menyebut bahwa Netanyahu meninggal dunia.
Namun kabar tersebut akhirnya terbantahkan setelah Netanyahu kembali muncul di publik pada Jumat (13/3/2026).
Menurut laporan The Guardian, Netanyahu justru mengeluarkan ancaman baru terhadap Iran dalam pernyataan terbarunya.
Ia menegaskan tidak akan memberikan jaminan keselamatan bagi pemimpin baru Iran.
Ancaman terhadap Pemimpin Baru Iran
Dalam pernyataannya, Netanyahu secara tidak langsung menyasar pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, yang disebut sebagai penerus dari ayahnya, Ali Khamenei.
Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan memberikan "polis asuransi jiwa" bagi pemimpin organisasi yang dianggap sebagai ancaman.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ketegangan antara Israel dan Iran masih jauh dari kata mereda.
Trump Juga Keluarkan Ancaman Serupa
Ancaman terhadap pemimpin baru Iran sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump bahkan disebut mendukung kemungkinan operasi militer terhadap Mojtaba Khamenei jika Iran menolak tuntutan Amerika Serikat.
Tuntutan tersebut terutama berkaitan dengan penghentian program senjata nuklir Iran.
Trump juga dikabarkan tidak menyukai keputusan Iran yang menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru negara tersebut.
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa pemimpin baru Iran itu kemungkinan tidak akan hidup dengan damai.
Situasi Netanyahu Semakin Kompleks
Dengan konflik geopolitik yang terus meningkat dan proses hukum yang masih berjalan, posisi Netanyahu kini semakin kompleks.
Ia harus menghadapi tekanan internasional terkait konflik Timur Tengah, sekaligus mempertahankan posisinya di dalam negeri di tengah persidangan kasus korupsi yang belum selesai.
Bagi banyak pengamat politik, situasi ini menjadi salah satu ujian terbesar dalam karier politik Netanyahu yang telah memimpin Israel selama bertahun-tahun.
Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada dua hal besar: bagaimana konflik di Timur Tengah berkembang, serta bagaimana pengadilan Israel memutuskan kasus korupsi yang menjeratnya. (*)
