.png)
fin.co.id - Konflik eskalatif antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran serius pada ketahanan energi nasional. Masyarakat di beberapa daerah, seperti Aceh dan Jember, terpantau mulai melakukan aksi borong bahan bakar atau panic buying karena takut akan kelangkaan pasokan minyak dan gas elpiji yang selama ini diimpor dari wilayah tersebut.
Namun, langkah instan dan egois ini justru berpotensi memperburuk keadaan. Aksi menimbun bahan bakar tidak hanya membahayakan keselamatan (safety), tetapi juga bisa mendistorsi pasar hingga memicu lonjakan harga yang lebih ekstrem. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mengingatkan bahwa panic buying bukan solusi menghadapi krisis energi global.
Ubah Strategi Konsumsi, Bukan Menimbun
Daripada menguras stok di SPBU, masyarakat sebaiknya mulai menerapkan strategi pengendalian konsumsi harian. Salah satu langkah paling rasional adalah beralih ke angkutan umum untuk mobilitas harian guna menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Pemerintah sendiri mulai menggulirkan wacana kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN sebagai upaya penghematan. Meskipun terkesan terlambat dibanding negara lain yang sudah menerapkan empat hari kerja, langkah pengendalian konsumsi ini dianggap jauh lebih baik daripada sekadar meninabobokkan masyarakat dengan pernyataan yang tidak edukatif.
“Aksi panic buying itu aksi instan dan bahkan egois, yang tak akan menyelesaikan permasalahan. Bahkan bisa makin mendistorsi dan membuat persoalan makin komplikasi,” tegas Tulus Abadi dalam catatannya.
Review Kuota Subsidi Lebih Baik dari Naik Harga
Tulus Abadi juga mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kuota konsumsi BBM bersubsidi (Pertalite). Saat ini, batas maksimal 60 liter per hari dinilai terlalu longgar, mengingat rata-rata konsumsi nasional kendaraan pribadi hanya sekitar 19,5 liter per hari. Menurunkan batas kuota harian dianggap memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih kecil daripada menaikkan harga BBM secara langsung.
Negara-negara lain sudah mulai mengambil langkah ekstrem, seperti menaikkan harga energi di 85 negara atau mengatur jam kerja berbasis online. Indonesia perlu kebijakan yang holistik dan rasional, termasuk mempertimbangkan pengurangan hari kerja demi menjaga slot anggaran subsidi yang mulai tergerus.
Pemerintah harus membangun kebersamaan dengan rakyat agar fenomena ini disikapi secara tenang dan logis. Pengendalian konsumsi secara kolektif adalah kunci agar Indonesia mampu bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang entah kapan akan berakhir. (*)
