.png)
fin.co.id - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mencapai titik kritis. Krisis di Selat Hormuz memanas setelah serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan signifikan dan korban sipil di Teheran. Tidak tinggal diam, Iran langsung melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.
Situasi ini membuat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz—jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia praktis terhenti. Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran global, mengingat peran strategis selat tersebut sebagai urat nadi energi dunia.
Para petinggi industri energi global langsung angkat suara. CEO ExxonMobil, Darren Woods, CEO Chevron, Mike Wirth, hingga CEO ConocoPhillips, Ryan Lance, kompak memperingatkan bahwa gangguan di Selat Hormuz bisa memicu ketidakstabilan serius di pasar energi global.
Menurut mereka, terhentinya pengiriman minyak akan menciptakan lonjakan harga yang sulit dikendalikan, serta mengganggu rantai pasok energi ke berbagai negara.
Donald Trump Tekan Sekutu Global
Presiden AS, Donald Trump, bergerak cepat dengan mendorong sekutu-sekutunya untuk ikut turun tangan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Dalam berbagai pernyataan, Trump menyerukan kepada negara-negara seperti Jepang, China, Prancis, Korea Selatan, hingga Inggris untuk mengirim kapal perang guna mengamankan jalur tersebut.
Bahkan, dalam wawancara dengan Financial Times, Trump memperingatkan NATO bahwa aliansi tersebut bisa menghadapi “masa depan yang sangat buruk” jika gagal bertindak.
Namun, ajakan Trump tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Sejumlah negara memilih bersikap hati-hati bahkan menolak terlibat langsung.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa operasi di Selat Hormuz tidak akan dilakukan di bawah bendera NATO.
Sementara itu, Prancis menolak inisiatif AS dan lebih memilih membangun koalisi regional bersama negara-negara Eropa dan Teluk.
Negara lain seperti Polandia, Yunani, hingga Swedia juga menyatakan tidak akan berpartisipasi.
Dari Asia, Jepang secara tegas menolak mengirim pasukan, dengan alasan keterbatasan kebijakan pertahanan.
