Pramono Tunggu Aturan Pusat Terkait WFH ASN dan Swasta di Jakarta

fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri (Permen) sebagai dasar penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Ia menegaskan, jika kebijakan tersebut diberlakukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

"Pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permen-nya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu," kata Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Maret 2026.

Pramono memastikan Pemprov DKI akan sepenuhnya mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia juga menilai penerapan sistem kerja jarak jauh bagi ASN bukan hal yang sulit untuk dijalankan.

"Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kebijakan WFH untuk ASN dan pekerja swasta akan ditetapkan dalam waktu dekat, tepatnya pada bulan ini.

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga, Jumat, 27 Maret 2026.

Namun demikian, ia belum memastikan waktu pasti pemberlakuan aturan WFH yang direncanakan berlangsung satu hari dalam sepekan tersebut. Pemerintah disebut masih memiliki beberapa hari untuk menyampaikan pengumuman resmi kepada publik.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana kebijakan WFH ini tidak berkaitan dengan gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Ia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi aman.

“Insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman. Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu, 21 Maret 2026.

Cahyono/Disway