Kemendukbangga Dorong Lapangan Kerja Bisa Diakses dari Desa, WFH Solusi Tekan Urbanisasi

fin.co.id -  Pemerintah terus mencari solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Terbaru, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong perluasan akses pekerjaan yang bisa dijangkau dari mana saja, termasuk dari desa.

Langkah ini dinilai penting untuk menekan urbanisasi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kependudukan di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengungkapkan bahwa arus balik Lebaran kini tidak lagi sekadar mobilitas musiman.

Banyak masyarakat yang kembali ke kota tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga membawa keluarga atau kerabat demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kondisi ini memperparah penumpukan penduduk di kota besar.

WFH Jadi Solusi Strategis

Menurut Bonivasius, kebijakan Work From Home (WFH) yang tengah dikaji pemerintah bisa menjadi solusi strategis.

Dengan dukungan digitalisasi dan peningkatan keterampilan, masyarakat usia produktif tetap bisa bekerja tanpa harus pindah ke kota.

“Jika peluang kerja bisa diakses dari mana saja, urbanisasi bisa ditekan, dan desa dapat menjadi pusat pertumbuhan baru,” ujarnya.

Desa Terancam Kehilangan Tenaga Produktif

Arus balik yang masif juga berdampak pada desa. Banyak tenaga kerja produktif meninggalkan kampung halaman, sehingga memicu risiko penuaan penduduk (aging population).

Selama ini, desa kerap hanya menjadi “lumbung tenaga kerja” bagi kota, tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang seimbang.

Tingginya Ketimpangan Ekonomi

Data menunjukkan ketimpangan ekonomi antar wilayah masih cukup lebar. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di atas Rp300 juta.

Sementara itu, banyak provinsi lain masih berada di bawah Rp60 juta. Indeks ketimpangan yang berada di kisaran 0,38–0,40 juga menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata.

Melalui program Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), BKKBN mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi desa, antara lain melalui: Pertanian presisi, Perikanan terpadu, Ekonomi kreatif, dan Ekowisata