Prabowo Sentil Jokowi di Sidang Kabinet, Pengamat Wanti-wanti Publik Tak Terjebak Spekulasi Retak!

fin.co.id - Penyebutan Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna menjadi perhatian dalam membaca dinamika politik pemerintahan. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai perkembangan tersebut perlu dipahami secara proporsional tanpa terburu-buru menyimpulkan kondisi hubungan politik kedua tokoh.

Dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, Prabowo menyinggung kesinambungan arah politik dengan pemerintahan sebelumnya. Ia juga menggunakan perumpamaan tim sepak bola untuk menggambarkan perjalanan Kabinet Merah Putih yang menurutnya masih berada di babak pertama, sekaligus mengingatkan para pejabat agar tidak resah apabila belum mendapat peran utama.

“Politik bukan pertandingan yang pemenangnya ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap aktor memainkan perannya dan bagaimana arah politik itu berdampak pada jalannya pemerintahan,” kata Arifki dalam keterangan, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut Arifki, analogi sepak bola tersebut dapat digunakan untuk memahami pembagian peran dalam pemerintahan. Dalam sebuah tim, tidak semua pemain harus selalu berada di posisi utama karena penentuan komposisi dan waktu untuk memainkan seseorang bergantung pada strategi yang diterapkan.

“Dalam sepak bola, pemain hebat pun bisa duduk di bangku cadangan. Bukan berarti kualitasnya hilang, tetapi strategi tim menentukan kapan ia dibutuhkan. Dalam politik, posisi hari ini juga tidak otomatis menentukan peran seseorang pada masa mendatang,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa dinamika di dalam pemerintahan maupun hubungan antarelite politik tidak selalu dapat dimaknai sebagai tanda perpecahan. Perbedaan posisi belum tentu menunjukkan keretakan, sebagaimana kedekatan yang terlihat di ruang publik tidak serta-merta berarti seluruh kepentingan politik berjalan sejalan.

“Jangan buru-buru menyebut retak hanya karena ada dinamika, tetapi jangan pula menganggap semuanya baik-baik saja hanya karena ada simbol kedekatan. Dalam politik, yang harus dibaca adalah pola komunikasi, keputusan, dan konsekuensi kebijakannya,” ujar Arifki.

Arifki juga mengingatkan bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi telah melalui sejumlah fase dalam perjalanan politik nasional. Keduanya pernah bersaing dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 sebelum kemudian berada dalam satu pemerintahan setelah Pilpres 2019.

Menurutnya, perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kepentingan. Karena itu, riwayat kerja sama tidak seharusnya dijadikan jaminan bahwa kedua tokoh tidak akan menghadapi perbedaan pandangan di kemudian hari.

“Prabowo dan Jokowi pernah menjadi rival, lalu berada dalam satu pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa politik tidak selalu berjalan dalam garis permusuhan yang permanen. Namun, kerja sama masa lalu juga tidak boleh dijadikan jaminan bahwa ke depan tidak akan ada perbedaan kepentingan,” katanya.

Ia menambahkan, pernyataan Prabowo yang kembali menyebut Jokowi dapat menjadi salah satu petunjuk untuk mengamati komunikasi politik di antara keduanya. Meski demikian, penilaian yang lebih menyeluruh tetap memerlukan indikator lain, termasuk arah kebijakan serta keputusan strategis yang diambil pemerintah.

“Pada akhirnya, publik tidak cukup membutuhkan tontonan tentang siapa dekat dengan siapa dan siapa sedang menjauh dari siapa. Publik membutuhkan pemerintahan yang efektif. Sebab, stabilitas politik baru benar-benar berarti ketika mampu menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Arifki.