Ia menegaskan, pemerintah ingin melihat upaya maksimal dari setiap daerah sebelum memberikan kelonggaran.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Kementerian Dalam Negeri akan menurunkan tim ke berbagai daerah guna memantau langsung kondisi keuangan dan kebijakan anggaran.
Tito bahkan menyindir kepala daerah yang tidak kreatif dalam mengelola anggaran.
“Kalau hanya kerja rutin, semua orang bisa. Tapi yang dibutuhkan adalah kepala daerah yang inovatif,” ujarnya.