.png)
fin.co.id - Penguatan budaya sadar risiko di sektor energi dinilai semakin mendesak guna mengantisipasi potensi krisis yang dapat berdampak luas terhadap fiskal, stabilitas usaha, hingga keberlanjutan pembangunan nasional. Langkah ini juga dianggap penting agar agenda hilirisasi dan industrialisasi tetap berjalan di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Manajemen Risiko Energi Indonesia (AMREI) Mohamad Soleh mengatakan, pihaknya menggelar pelatihan nasional bertema risk culture dan manajemen risiko pembangunan nasional. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, hingga sektor pendukung energi.
“Kami merasa penting untuk mengangkat isu risiko-risiko strategis di sektor energi melalui pelatihan ini,” ujar Soleh dalam keterangan, Rabu, 1 April 2026.
Ia mengingatkan, potensi krisis energi dapat memicu lonjakan harga minyak yang berimbas pada tekanan fiskal serta guncangan bagi masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, setiap institusi perlu memiliki kesadaran risiko agar potensi gangguan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
“Kalau harga minyak melonjak, dampaknya bisa ke fiskal, operasional usaha, hingga kondisi sosial masyarakat. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” jelasnya.
Untuk membangun kesadaran tersebut, AMREI tidak hanya mengandalkan pendekatan formal. Mereka juga menggunakan metode interaktif seperti board game agar peserta dapat memahami konsekuensi dari setiap keputusan secara lebih mendalam.
“Melalui permainan, peserta bisa berbagi pengalaman dan merasakan langsung dampak dari keputusan yang diambil. Jadi bukan hanya memahami secara teori, tapi juga secara emosional,” katanya.
Setelah membangun budaya sadar risiko, AMREI mendorong implementasi manajemen risiko pembangunan nasional secara sistematis. Kerangka regulasinya telah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri PPN Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur kolaborasi lintas sektor.
“Semua proses pembangunan wajib menerapkan manajemen risiko dengan melibatkan berbagai pihak,” tegas Soleh.
Ketua Umum AMREI Rifky Assamady menambahkan, pihaknya tengah menyusun policy brief yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai rekomendasi penguatan tata kelola risiko, khususnya di sektor energi yang memiliki dampak luas.
Menurutnya, kunci utama manajemen risiko adalah membangun sense of belonging dan sense of crisis pada setiap individu. Dengan begitu, strategi yang diambil dapat lebih efektif, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Ketika anggaran terbatas, kita harus fokus pada langkah yang berdampak besar dengan biaya efisien, atau low budget high impact,” ujarnya.
Ke depan, AMREI juga berencana menggandeng perguruan tinggi agar pemahaman manajemen risiko dapat ditanamkan sejak dini kepada mahasiswa.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat budaya pengelolaan risiko secara berkelanjutan, khususnya dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas pembangunan nasional.
