.png)
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana memperketat penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku setiap hari Jumat. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperpanjang libur akhir pekan secara tidak resmi.
Menurut Pramono, sejumlah aturan pembatasan akan diterapkan, termasuk larangan penggunaan kendaraan pribadi selama pelaksanaan WFH.
"Kita akan memasang rambu-rambu, termasuk di dalamnya adalah penggunaan kendaraan pribadi untuk selama work from home itu tidak diperbolehkan," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 1 April 2026.
Ia menjelaskan, pengaturan teknis terkait kebijakan tersebut akan disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Pembahasan lebih rinci juga akan dilakukan melalui rapat internal bersama jajaran terkait.
"Nanti BKD akan mengatur itu. Jadi akan mengatur itu," ujarnya.
Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait penerapan WFH. Meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik.
Untuk itu, ASN yang bertugas di sektor-sektor vital seperti kesehatan, sosial, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja secara langsung di lapangan.
"Pelayanan publik kan tidak boleh terganggu work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, yang memang harus ada di lapangan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan kebijakan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat, yang mulai berlaku per 1 April 2026.
"Penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," ujar Airlangga dalam keterangan virtual, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menyebut kebijakan ini berpotensi memberikan efisiensi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi pengurangan kompensasi bahan bakar minyak akibat menurunnya mobilitas.
"Potensi penghematan dari kebijakan Work From Home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," kata Airlangga.
Cahyono/Disway
