TERBARU! Alasan Indonesia Tak Masuk Daftar Prioritas Iran, Ini Daftar Negara yang Diizinkan Iran Melintas Selat Hormuz

fin.co.id - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran dunia, terutama terkait distribusi energi global. Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah Selat Hormuz , jalur sempit yang dikenal sebagai salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia.

Di tengah konflik yang memanas, pemerintah Iran memastikan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup sepenuhnya . Namun akses untuk melintasi jalur strategis kini diberlakukan dengan persyaratan yang lebih ketat.

Iran menegaskan bahwa hanya negara-negara tertentu yang mengizinkan penyiaran, terutama mereka yang dinilai tidak melanggar dan mematuhi protokol keamanan yang diterapkan selama masa konflik.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi , yang menekankan bahwa faktor keamanan menjadi prioritas utama bagi Teheran.

Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur penting bagi perdagangan minyak global. Diperkirakan hampir sepanjang pengiriman minyak dunia melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut.

Namun di tengah meningkatnya konflik di kawasan, Iran memilih untuk melakukan kontrol ketat terhadap kapal-kapal yang ingin berlayar.

Menurut pernyataan resmi pemerintah Iran, akses tetap diberikan tetapi hanya kepada negara yang memenuhi beberapa kriteria penting, seperti:

• Tidak bersekutu dengan pihak yang dianggap musuh Iran

• Mematuhi protokol keamanan selama konflik sedang berlangsung

• Menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Teheran

• Melakukan koordinasi bilateral dengan pemerintah Iran

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi keamanan nasional di tengah situasi yang dianggap sensitif.

Daftar Negara yang Diizinkan Melintas Selat Hormuz

Sejumlah negara telah disebutkan secara terbuka oleh pemerintah Iran sebagai pihak yang diizinkan di Selat Hormuz.

1. Rusia, Tiongkok, India, Pakistan, dan Irak

Negara-negara ini disebut sebagai “negara sahabat” oleh pemerintah Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi , menyatakan kapal dari negara-negara tersebut diizinkan melintas karena tidak bekerja sama dengan pihak yang dianggap sebagai musuh Iran.