.png)
fin.co.id - Isu pemotongan gaji para pejabat negara, termasuk menteri, kini tengah menjadi sorotan hangat di lingkungan Istana Kepresidenan. Langkah ini muncul sebagai salah satu opsi efisiensi di tengah tekanan krisis energi global yang mulai membebani keuangan negara. Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, memberikan tanggapan terkait perkembangan wacana tersebut.
Saat menemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 April 2026, Teddy menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan keputusan resmi. Ia menyatakan bahwa segala usulan yang berkaitan dengan penghematan anggaran akan melalui proses rapat koordinasi dalam beberapa waktu ke depan.
"Tanya kepada yang sampaikan kemarin, untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan beberapa hari ini, nanti kita lihat, belum ada keputusan apapun," ujar Teddy secara lugas.
Sinyal 25 Persen dari Bendahara Negara
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjadi sosok yang paling sering menyuarakan urgensi efisiensi ini. Menurutnya, pemotongan kompensasi pejabat merupakan langkah strategis agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga aman di bawah level 3 persen.
Secara pribadi, Purbaya menyatakan kesiapannya jika kebijakan tersebut benar-benar berlaku. Ia bahkan sempat melontarkan candaan saat menanggapi kemungkinan gajinya sebagai Menteri Keuangan akan berkurang demi kepentingan negara.
"Nggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?" seloroh Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 6 April 2026.
Meski pembicaraan resmi belum final, Purbaya memberikan prediksi mengenai besaran pemotongan tersebut:
Estimasi angka pemotongan kemungkinan menyentuh level 25 persen.
Kebijakan ini masih bersifat usulan dan menunggu restu akhir dari Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utama tetap pada penyelamatan postur fiskal negara dari guncangan harga energi dunia.
Menanti Keputusan Strategis Presiden
Wacana ini muncul bukan tanpa alasan. Beban subsidi energi yang membengkak memaksa pemerintah untuk menyisir setiap pos pengeluaran, termasuk belanja pegawai dan pejabat tinggi. Namun, Purbaya mengakui bahwa hingga saat ini keputusan akhir masih berada dalam koridor pembahasan yang belum tuntas.
"Ada pembicaraan seperti itu tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa menutup keterangannya.
Publik kini menantikan apakah langkah simbolis ini akan benar-benar terwujud. Jika gol, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan sinyal kuat bahwa jajaran eksekutif turut memikul beban yang sama dengan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak menentu. Pemerintah menjanjikan transparansi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan efisiensi ini guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
