.png)
Respons Permintaan Jusuf Kalla
Polemik ijazah ini sebelumnya juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
JK sempat menyampaikan pandangannya bahwa polemik tersebut bisa diselesaikan dengan cara sederhana, yakni dengan memperlihatkan ijazah asli kepada publik.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi tetap menegaskan bahwa mekanisme pembuktian seharusnya dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar semua pihak mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Jokowi: Yang Menuduh Harus Membuktikan
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menekankan prinsip dasar dalam hukum bahwa pihak yang menuduh seharusnya menjadi pihak yang membuktikan tudingannya.
Ia menilai tidak tepat jika pihak yang dituduh justru diminta membuktikan sesuatu tanpa melalui proses hukum yang jelas.
“Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan,” kata Jokowi.
Ia menambahkan bahwa logika hukum tidak boleh terbalik.
“Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Kebalik-balik itu,” ujarnya.
Jokowi juga menegaskan dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai siapa pihak yang berada di balik isu tersebut.
Menurutnya, setiap tuduhan harus didukung dengan bukti serta fakta hukum yang jelas.
Karena itu, ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya tidak mau berspekulasi mengenai nama. Karena itu perlu bukti-bukti fakta-fakta hukum,” kata Jokowi.
