.png)
Dalam dokumen anggaran yang beredar, beberapa alokasi dana besar di antaranya meliputi:
-
Pengadaan kendaraan listrik sekitar Rp1,2 triliun
-
Pengadaan perangkat keras seperti tablet sekitar Rp830,1 miliar
-
Anggaran untuk makanan sekitar Rp242,8 miliar
Perbandingan ini membuat sejumlah pengamat mempertanyakan apakah prioritas anggaran sudah benar-benar sejalan dengan tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Harga Tablet Jadi Perhatian Publik
Selain soal pengadaan kaos kaki, perhatian publik juga tertuju pada harga perangkat elektronik yang dibeli oleh lembaga tersebut.
BGN dilaporkan mengalokasikan dana sekitar Rp508,4 miliar untuk pembelian tablet **Samsung Galaxy Tab Active 5.
Dalam dokumen pengadaan, harga satu unit tablet tersebut tercantum sekitar Rp17,93 juta per unit berdasarkan sistem e-katalog pemerintah.
Namun, sejumlah pihak mencatat bahwa harga pasaran perangkat yang sama saat ini berada pada kisaran Rp9 juta hingga Rp12 juta per unit.
Perbedaan harga tersebut memicu pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan serta efisiensi penggunaan anggaran negara.
Munculnya berbagai angka dalam rincian anggaran BGN memunculkan tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa.
Sejumlah pengamat menilai bahwa transparansi menjadi penting, terutama karena program MBG merupakan salah satu program strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penggunaan anggaran yang besar juga diharapkan benar-benar difokuskan pada tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan.
Hingga informasi ini berkembang luas di ruang publik, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan penjelasan tambahan terkait selisih harga perangkat elektronik maupun urgensi pengadaan perlengkapan operasional yang bernilai besar tersebut.
Publik pun masih menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai detail perencanaan anggaran serta mekanisme pengadaan yang digunakan dalam program MBG.
Penjelasan resmi dari lembaga terkait dinilai penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (*)
