.png)
fin.co.id - Instruksi pemerintah pusat terkait kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang bertujuan menghemat energi serta mengurangi kemacetan rupanya tidak dirasakan oleh seluruh aparatur negara.
Kondisi berbeda dialami para pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka tidak bisa menikmati fleksibilitas bekerja dari rumah seperti instansi lain.
Alih-alih mendapatkan kemudahan waktu kerja menjelang akhir pekan, para petugas di sektor gizi ini justru menjalani pola kerja yang tidak biasa. Mereka tetap harus siaga di lapangan, bahkan hingga malam hari.
Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Dapoer Rahayu, Fariz Alauddin, menjelaskan bahwa hingga kini belum ada arahan resmi terkait penerapan WFH bagi P3K di lingkungan BGN.
Hal tersebut tidak lepas dari perubahan jam operasional yang sangat berbeda dibandingkan jam kerja perkantoran pada umumnya.
"Kalau di ruang lingkup SPPG, kita belum ada instruksi ya terkait penerapan WFH di hari Jumat. Khususnya untuk P3K BGN, karena jam kerja kami sekarang sudah berubah," ujar Fariz saat dihubungi Disway Group, Minggu, 12 April 2026.
Fariz yang baru berstatus sebagai P3K itu juga mengungkap realitas jadwal kerjanya yang cukup mencolok. Tidak seperti pola kerja pagi hingga sore, mereka justru beraktivitas pada malam hari.
"Kami berkantor itu di malam hari. Jam kerja diubah dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi," tambahnya.
Perubahan jam kerja yang ekstrem ini menjadi alasan utama mengapa kebijakan WFH setiap Jumat tidak relevan bagi mereka.
Di saat aparatur sipil negara di instansi lain mengurangi penggunaan fasilitas kantor sebagai bagian dari kampanye penghematan energi, personel BGN justru baru memulai pekerjaan teknis pada malam hari demi memastikan program gizi tetap berjalan.
Meski demikian, Fariz tetap menilai kebijakan WFH dari pemerintah sebagai langkah positif, khususnya dalam upaya mengurangi kemacetan di wilayah padat seperti DKI Jakarta.
Namun, tuntutan tugas di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur serta sarana dan prasarana SPPG, mengharuskan mereka tetap hadir secara langsung di lokasi kerja.
Hasyim Ashari/Disway
