.png)
fin.co.id – Kelompok militan dan politik Lebanon, Hezbollah, secara resmi menyatakan tidak akan mematuhi kesepakatan apa pun yang muncul dari negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel di Amerika Serikat. Pernyataan keras ini muncul tepat sebelum pertemuan bersejarah antara duta besar kedua negara yang dijadwalkan berlangsung di Washington.
Pejabat senior dewan politik Hezbollah, Wafiq Safa, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak berkepentingan dengan hasil diplomasi tersebut. Menurutnya, Hezbollah memandang perundingan tersebut sebagai langkah yang tidak melibatkan aspirasi kelompoknya sebagai kekuatan perlawanan di lapangan.
"Kami tidak terikat oleh apa yang mereka sepakati," tegas Safa dalam wawancara langka dengan media internasional di tengah deru drone Israel di langit Lebanon, Senin 13 April 2026.
Negosiasi di Tengah Kepulan Asap Perang
Pemerintah Lebanon sebenarnya berupaya menengahi gencatan senjata dalam perang Israel-Hezbollah melalui pembicaraan di AS ini. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mematok target yang sangat tinggi, yakni pelucutan senjata Hezbollah secara total sebagai syarat perjanjian damai.
Di sisi lain, juru bicara Netanyahu, Shosh Bedrosian, menegaskan belum ada rencana gencatan senjata dalam waktu dekat. Situasi semakin rumit karena dalam pembicaraan paralel antara AS dan Iran di Pakistan, Teheran mencoba memasukkan isu Lebanon ke dalam paket kesepakatan, namun usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Washington dan Tel Aviv.
Klarifikasi Tragedi 'Black Wednesday'
Safa juga menanggapi klaim Israel terkait serangan udara masif yang dikenal sebagai "Black Wednesday" pekan lalu. Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 250 anggota militan, termasuk kerabat pimpinan Hezbollah Naim Kassem. Namun, Safa membantah keras data tersebut dan menyebut bahwa korban jiwa di Beirut murni warga sipil.
"Tidak ada pejabat atau kader kami yang tewas di Beirut. Mereka yang meninggal di sana 100 persen adalah warga sipil," ujar Safa. Meski demikian, ia tidak menyangkal adanya kehilangan anggota di luar wilayah ibu kota Lebanon tersebut.
Ketegangan dengan Pemerintah Domestik
Hubungan antara Hezbollah dan Pemerintah Lebanon pun kini berada di titik nadir. Sejak Maret 2026, pemerintah secara resmi menetapkan sayap militer Hezbollah sebagai organisasi ilegal. Langkah ini menyusul upaya negara untuk membersihkan kepemilikan senjata non-negara di wilayah selatan Sungai Litani.
Mengenai masa depan kekuatan militernya, Safa memberikan sinyal bahwa Hezbollah hanya bersedia berunding dengan internal pemerintah Lebanon jika pasukan Israel sudah sepenuhnya menarik diri dari wilayah mereka.
Beberapa poin penting posisi Hezbollah saat ini:
Komunikasi Terbatas: Hezbollah memutus jalur komunikasi langsung dengan Presiden Joseph Aoun dan PM Nawaf Salam, serta hanya berkomunikasi melalui Ketua Parlemen Nabih Berri.
Kedaulatan Senjata: Safa menegaskan bahwa urusan senjata "perlawanan" adalah masalah internal Lebanon yang tidak boleh diintervensi oleh AS maupun Israel.
