.png)
fin.co.id - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam operasi militer yang diluncurkan oleh Amerika Serikat untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Pernyataan ini disampaikan Macron pada Senin (4/5/2026) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Komunitas Politik Eropa di Yerevan, Armenia.
Sikap tersebut muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi bertajuk “Project Freedom”. Operasi ini bertujuan membantu kapal-kapal komersial yang terjebak akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.
Macron menilai operasi militer yang digagas Washington masih belum memiliki kejelasan yang cukup untuk melibatkan negara lain. Ia menegaskan bahwa Prancis memilih untuk tidak ikut serta dalam langkah bersenjata tersebut.
“Kami tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer yang menurut kami belum memiliki kejelasan,” ujar Macron kepada wartawan.
Meski menolak keterlibatan militer, Macron tetap menekankan pentingnya menjaga kelancaran jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia.
Alih-alih pendekatan militer, Macron mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat. Menurutnya, hanya kesepakatan langsung antara kedua negara tersebut yang dapat menjamin stabilitas jangka panjang di kawasan.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Teheran dan Washington menjadi kunci utama untuk membuka kembali akses pelayaran tanpa konflik berkepanjangan.
Ketegangan di Kawasan Meningkat
Situasi di Selat Hormuz memang terus memanas sejak akhir Februari 2026, ketika AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran. Ketegangan sempat mereda setelah kedua pihak menyepakati gencatan senjata pada awal April.
Namun, perundingan lanjutan yang digelar di Islamabad tidak membuahkan hasil. Bahkan, Amerika Serikat kemudian memberlakukan blokade terhadap sejumlah pelabuhan Iran, yang semakin memperkeruh situasi.
Menurut United States Central Command (CENTCOM), operasi Project Freedom melibatkan kekuatan militer besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat tempur dan pendukung, platform nirawak, serta sekitar 15.000 personel.
Operasi tersebut resmi dimulai pada Senin pagi dengan tujuan mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz.
Sejumlah pihak internasional kini berupaya menjadi mediator untuk meredakan ketegangan. Upaya diplomasi terus didorong agar konflik tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
