.png)
Wacana Lama yang Muncul Kembali
Sebenarnya, gagasan jalan berbayar bukan hal baru di Jawa Barat. Pada 2017 lalu, konsep serupa sempat muncul untuk wilayah penyangga Jakarta seperti Depok.
Namun usulan terbaru dari Dedi dinilai jauh lebih besar dan berani karena mencakup seluruh jalan provinsi di Jawa Barat.
Tak sedikit pihak yang menilai kebijakan ini bisa menjadi terobosan baru dalam pengelolaan transportasi dan pendapatan daerah.
Namun di sisi lain, ada juga kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur, potensi beban biaya masyarakat, hingga mekanisme pengawasan sistem digital yang akan digunakan.
Wacana penghapusan PKB tentu langsung menarik perhatian masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan di Jawa Barat.
Banyak warga menilai ide tersebut menarik karena masyarakat yang jarang menggunakan kendaraan tidak lagi dibebani pajak tahunan.
Namun sebagian lainnya mempertanyakan potensi tarif jalan berbayar yang dikhawatirkan justru bisa lebih mahal dibanding pajak kendaraan saat ini.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus melakukan pembahasan dan kajian sebelum kebijakan benar-benar diterapkan.
Jika terealisasi, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sistem transportasi dan perpajakan daerah di Indonesia. (*)
