Pembangunan IKN Tetap Berjalan, OIKN: Progres Tahap Dua Capai 22,88 Persen

Menurut Troy, batch ketiga juga ditargetkan selesai secara fungsional pada tahun 2028.

Troy menegaskan kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran pemerintah tidak menghambat pembangunan IKN.

Ia menyebut langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penajaman prioritas dan optimalisasi penggunaan sumber daya negara.

“Sehingga tidak mengganggu target pembangunan yang menjadi prioritas nasional, termasuk pembangunan IKN,” ujarnya.

Meski begitu, OIKN mengakui masih ada sejumlah tantangan di lapangan seperti:

• kondisi lahan
• faktor cuaca
• kenaikan harga material konstruksi
• dampak kenaikan BBM

Faktor-faktor tersebut dinilai dapat memengaruhi waktu pengerjaan maupun biaya pembangunan proyek IKN.

Respons OIKN soal Putusan Mahkamah Konstitusi

Pernyataan OIKN mengenai kelanjutan pembangunan IKN muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang IKN.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa secara legal dan politik, Nusantara memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara.

Namun, perpindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Nusantara baru berlaku efektif setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden sesuai amanat undang-undang.

OIKN menyatakan menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Menurut Troy, putusan MK justru mempertegas bahwa pemindahan ibu kota tetap akan berjalan sesuai tahapan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pembangunan IKN sebagai salah satu proyek strategis nasional jangka panjang.

Pembangunan Nusantara diproyeksikan menjadi simbol pemerataan pembangunan sekaligus pusat pemerintahan baru Indonesia di masa depan.