Ekonomi . 20/05/2026, 16:57 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan langsung membacakan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR.
Langkah ini menjadi sorotan karena dinilai tidak biasa dalam tradisi penyusunan anggaran negara di Indonesia.
Selama ini, dokumen KEM-PPKF umumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bagian dari proses teknokratis penyusunan APBN. Namun kali ini, Presiden turun langsung menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah, yang dinilai menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan ekonomi semakin dipusatkan di tangan kepala negara.
Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah tersebut memiliki makna politik yang besar dalam pengelolaan anggaran negara.
“Dalam politik anggaran, simbol seperti ini penting karena memberi sinyal bahwa prioritas fiskal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari agenda politik utama pemerintahan,” ujar Yusuf, Rabu (20/5/2026).
Menurut Yusuf, persoalan utama sebenarnya bukan soal kewenangan Presiden. Secara konstitusional, Presiden memang memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kebijakan fiskal nasional.
Namun yang mulai menjadi perhatian pelaku pasar adalah bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dijalankan. Ketika prioritas anggaran diumumkan langsung oleh Presiden di panggung politik tertinggi, ruang koreksi teknokratis dianggap bisa semakin sempit.
“Pasar mulai bertanya apakah proses penyusunan kebijakannya tetap berbasis kajian matang atau justru terlalu cepat mengikuti momentum politik,” katanya.
Kondisi ini dinilai mulai tercermin dari pergerakan pasar keuangan domestik dalam beberapa hari terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengalami tekanan cukup dalam, sementara nilai tukar rupiah ikut melemah dibanding sejumlah mata uang regional.
Di tengah situasi tersebut, pasar juga dihadapkan pada rumor pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis. Isu ini memunculkan kekhawatiran baru di kalangan investor karena dianggap dapat meningkatkan kontrol negara terhadap perdagangan komoditas nasional.
Rumor yang beredar menyebut pemerintah tengah menyiapkan lembaga khusus untuk mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam.
Menurut Yusuf, ketidakjelasan proses dan minimnya komunikasi pemerintah menjadi penyebab utama munculnya sentimen negatif di pasar.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media