.png)
Angka tersebut memicu kekhawatiran publik terhadap sistem keamanan pangan dalam program yang menyasar jutaan siswa di seluruh Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap dapur penyedia makanan serta mekanisme kontrol kualitas bahan pangan yang digunakan.
Sebagai respons, BGN mengklaim telah melakukan berbagai langkah perbaikan, mulai dari memperketat standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan pengawasan dapur MBG, hingga memberikan sanksi kepada mitra yang terbukti melanggar ketentuan keamanan pangan.
Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah bahkan sempat dihentikan operasionalnya. Meski jumlah kasus disebut mengalami penurunan setelah evaluasi dilakukan, rentetan insiden tersebut tetap menjadi catatan besar selama masa kepemimpinan Dadan.
5. Pengadaan Motor Listrik hingga Sikat Semir Sepatu
Pada 2026, BGN kembali menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai pengadaan ribuan motor listrik untuk mendukung operasional program MBG.
Dadan Hindayana mengakui bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Jumlah motor listrik yang direalisasikan mencapai 21.801 unit dari target awal sebanyak 25.644 unit. Berdasarkan harga e-katalog sekitar Rp49,95 juta per unit, nilai pengadaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Besarnya nilai anggaran membuat publik mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut, terutama ketika program MBG masih menghadapi berbagai persoalan mendasar terkait kualitas makanan dan distribusi.
Tidak hanya motor listrik, perhatian publik juga tertuju pada pengadaan sejumlah perlengkapan lain, termasuk semir dan sikat sepatu dengan nilai mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Pengadaan tersebut disebut sebagai bagian dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Meski BGN menjelaskan bahwa seluruh pengadaan memiliki dasar kebutuhan operasional, polemik mengenai efisiensi penggunaan anggaran tetap menjadi bahan perdebatan.
6. Wacana Ekspansi MBG ke Arab Saudi
Kontroversi terbaru muncul pada akhir Mei 2026 ketika Dadan Hindayana melempar wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis ke luar negeri, tepatnya ke Arab Saudi.
Ide tersebut muncul setelah kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ). Menurut Dadan, banyak siswa Indonesia di sekolah tersebut yang menyambut baik konsep MBG sehingga berpotensi menjadi lokasi percontohan pertama program tersebut di luar negeri.
Namun usulan tersebut langsung memancing reaksi publik. Banyak pihak menilai rencana ekspansi ke luar negeri belum menjadi prioritas mengingat pelaksanaan program di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan.
Kritik juga muncul terkait kemungkinan penggunaan anggaran negara untuk menjalankan program di luar wilayah Indonesia. Sebagian kalangan menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan distribusi, kualitas makanan, dan pengawasan program di dalam negeri sebelum melakukan ekspansi internasional.
