Prabowo Tegaskan Selat Malaka Tetap Terbuka untuk Semua Negara

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Selat Malaka akan tetap terbuka bagi seluruh pihak yang membutuhkan akses pelayaran internasional. Untuk menjamin keamanan dan keterbukaan jalur strategis tersebut, Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Thailand.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo usai melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa hubungan strategis antara Indonesia dan Singapura memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya di wilayah Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia.

Prabowo menekankan pentingnya kerja sama kedua negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas perairan, termasuk mencegah ancaman pencemaran lingkungan, kecelakaan pelayaran, hingga tindak perompakan.

"Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, dan juga keamanan dari polusi akibat kecelakaan dan dari perompakan. Ini kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka," katanya.

Menurut Prabowo, kemitraan yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.

"Saya yakinkan dengan kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi sejak dulu adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik. Dengan kerja sama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan Singapura, tetapi juga menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengemukakan gagasan mengenai kemungkinan penerapan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, serupa dengan wacana yang berkembang terkait Selat Hormuz.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi global, sehingga potensi pemanfaatan jalur pelayaran tersebut patut dipertimbangkan.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.


Anisha Aprilia/Disway