Politik . 08/08/2026, 22:53 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Partai Hanura mengambil sikap tegas terhadap pengurus daerah yang dinilai lamban menjalankan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), terutama dalam agenda konsolidasi menghadapi Pemilu 2029.
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Rio Capella mengatakan, pengurus yang tidak responsif terhadap instruksi pusat dapat digantikan dengan kader lain yang dinilai memiliki komitmen dan semangat perjuangan yang sama.
“Kalau ada yang lambat dan tidak tanggap terhadap apa yang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat maka Dewan Pimpinan Pusat akan mempertimbangkan untuk mengganti kepada pengurus lain yang mungkin punya semangat yang sama dengan teman-teman yang lain,” kata Rio dalam Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Partai Hanura di Banten, dilansir Antara, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Rio menegaskan seluruh jajaran partai harus memiliki pemahaman yang sama terhadap instruksi DPP maupun Tim Task Force. Ia tidak ingin adanya perbedaan penafsiran yang berpotensi menghambat proses konsolidasi.
“Ketika ada satu dua orang yang mengganjal proses ini maka satu dua orang itu akan kita geser dulu mundur kita ganti kepada orang yang memahami tentang perjuangan Hanura ke depan,” ujarnya.
Menurut Rio, kekuatan DPP tidak dapat dilepaskan dari soliditas struktur Hanura di daerah. Struktur tersebut mencakup Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga jajaran ranting.
Ia mengibaratkan struktur partai sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Jika salah satu bagian tidak berjalan maksimal, proses konsolidasi dan pergerakan organisasi secara keseluruhan dapat ikut terganggu.
“Tidak boleh ada yang terhambat dalam sebuah pergerakan proses yang cepat ini,” kata Rio.
Rio memastikan penertiban internal tersebut akan diberlakukan secara konsisten tanpa membedakan siapa pengurus yang dinilai menghambat agenda partai.
“Oh tidak ada pandang bulu. Perjalanan ini tidak boleh terhenti karena satu atau dua orang,” katanya dengan tegas.
Ia menambahkan, seluruh proses konsolidasi Hanura harus berada dalam satu komando dan satu garis perjuangan. Keseragaman arah dinilai penting untuk memastikan target persiapan menghadapi Pemilu 2029 dapat tercapai.
“Perjuangan ini harus tegak lurus, berjalan lurus apa yang diperintahkan Ketua Umum itu yang akan kita lalui. Agar ada satu komando satu apa namanya, satu garis perjuangan dan tidak boleh ada yang menterjemahkan yang berbeda,” tuturnya.
Dengan penegasan tersebut, Hanura ingin memastikan seluruh struktur partai bergerak serentak dan tidak ada hambatan internal yang mengganggu agenda konsolidasi menuju Pemilu 2029.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media