.png){kind=small}
LSP Desak Reshuffle Kabinet Prabowo, 9 Menteri Dinilai Layak Diganti?
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Tri Wibowo Santoso mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan ekonomi, praktik rente, hingga meningkatnya ketidakpuasan masyarakat.
Berdasarkan kajian tersebut, LSP menyebut ada sembilan nama menteri yang dinilai layak dipertimbangkan untuk terkena reshuffle.
Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Nama-nama berikut ini: Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zulkifli Hasan, Yandri Susanto, Budi Gunadi Sadikin, Rosan P. Roeslani, Wahyu Trenggono, dan Raja Juli Antoni layak direshuffle dari kabinet karena masing-masing memiliki rekam jejak dalam kebijakan atau dalam bisnis yang berkontribusi pada kemunduran ekonomi, rente ekonomi, atau kemarahan publik,” tulis Bowo.
Warisan Ekonomi Jokowi Jadi Sorotan
Baca Juga
Dia menilai kondisi ekonomi yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo kepada pemerintahan Prabowo memang tidak sederhana.
LSP dalam kajiannya mencatat sejumlah indikator yang disebut menggambarkan persoalan struktural ekonomi Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, lembaga tersebut menyoroti penurunan jumlah masyarakat kelas menengah dan gejala deindustrialisasi.
LSP mencatat kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 19,6 persen pada 2019 menjadi 18,6 persen pada 2024.
Pada periode 2018 hingga 2024, jumlah masyarakat kelas menengah juga disebut mengalami penurunan sekitar 11,6 juta orang atau setara dengan 5,4 persen populasi.
Menurut LSP, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sejumlah pejabat yang sebelumnya berada di pemerintahan Jokowi dan kini masih menempati posisi penting dalam kabinet Prabowo.
“Bagaimana dengan tim ekonomi peninggalan Jokowi yang sama, pemerintahan Prabowo berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% atau hampir 2 kali lipatnya? Tak masuk akal,” tulis LSP dalam kajiannya.
Baca Juga
LSP juga menyoroti sejumlah kebijakan kementerian yang dinilai berdampak terhadap dunia usaha dan tenaga kerja. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan impor tekstil yang dikaitkan dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Kebijakan tersebut dinilai LSP berpotensi memberikan tekanan terhadap industri tekstil yang memiliki karakter padat karya.
Selain itu, pembatasan RKAB di sektor pertambangan yang dikaitkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam sorotan kajian LSP.
Meski demikian, berbagai penilaian tersebut merupakan pandangan dan kajian LSP. Kebijakan serta keputusan mengenai reshuffle kabinet tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
