Gubernur DKI Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama, Siapa Saja?

fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan penyegaran jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki organisasi sekaligus mendorong percepatan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Balai Kota Jakarta.

"Saya melihat dalam organisasi selalu harus ada penyempurnaan. Saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya. Karena bagi saya itu menjadi hal yang penting," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Tujuh pejabat yang mendapat penugasan baru memiliki posisi di sejumlah badan dan biro strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

• Abdul Khalit — Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
• Mochamad Abbas — Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
• M Matsani — Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
• Fajar Eko Satriyo — Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
• Muhammad Herizkianto — Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.
• Indra Patrianto — Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
• Faisal Syafruddin — Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.

Pramono Minta Pejabat Patuh Aturan

Setelah melantik tujuh pejabat tersebut, Pramono berpesan agar seluruh pejabat menjalankan tugas secara konsisten. Ia juga menekankan pentingnya menjalankan pekerjaan berdasarkan payung hukum yang jelas.

"Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan. Karena hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat. Ini adalah hal yang menjadi transparan," kata dia.

Pramono menjelaskan pelantikan tersebut merupakan hasil proses mutasi dan rotasi melalui pemilihan talenta. Proses itu bertujuan memberikan penyegaran sekaligus penugasan atau tour of duty bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional. Koordinasi itu menjadi bagian dari proses penataan dan penugasan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hindari Celah dalam Pengambilan Keputusan

Pramono menegaskan bahwa proses penataan pejabat harus berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan. Karena itu, ia tidak ingin ada celah dalam setiap keputusan maupun proses yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Karena saya tidak mau ada celah sedikit pun untuk dipermasalahkan," kata Pramono.

Pelantikan tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah Pramono melakukan penyempurnaan organisasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Melalui penyegaran dan penugasan baru, ia berharap proses pengambilan keputusan di Balai Kota dapat berjalan lebih cepat dengan tetap berpegang pada aturan hukum.