Politik

Komisi VIII DPR Soroti Efek Efisiensi Anggaran pada Penanganan Karhutla

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah Kalimantan.

Komisi VIII DPR Soroti Efek Efisiensi Anggaran pada Penanganan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Kalahein, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada pada Jumat (2/6/2023).

"Ada sih BPBD, ada, tapi kan BPBD ini tetap perintahnya bupati, gubernur dulu, wali kota, tidak bisa diperintah oleh BNPB," katanya.

Karena itu, Marwan menekankan penanganan bencana tidak semestinya baru dilakukan setelah status bencana ditetapkan. Deteksi dini dan pencegahan harus berjalan sebelum masyarakat terdampak.

"Jadi jangan sampai harus ditetapkan dulu sebuah bencana baru ditangani, itu keburu orang sudah menderita. Jadi jauh sebelum itu sudah dilakukan. Jadi deteksi dini kemudian pencegahan lebih awal kita lakukan," tuturnya.

Menurut Marwan, karhutla memiliki karakter berbeda dengan gempa bumi. Jika gempa sulit diprediksi waktu kejadiannya, potensi karhutla dapat diketahui melalui kondisi cuaca dan musim kemarau.

"Apalagi sudah dipahami nih, kecuali seperti gempa enggak kita pahami kapan terjadi. Tapi kalau kebakaran, tahulah kita, diblok-blok sebetulnya sudah bisa," ujarnya.

Anggaran Mitigasi Dinilai Masih Minim

Keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu persoalan yang membuat program pencegahan belum optimal.

"Cuma pembiayaannya tidak ada, anggarannya kurang memadai," katanya.

Komisi VIII pun mendorong agar alokasi anggaran BNPB lebih diarahkan untuk program mitigasi dan pencegahan. Program tersebut antara lain edukasi kebencanaan, peningkatan keterlibatan masyarakat, hingga penguatan sistem deteksi dini.

"Yang kita harapkan itu ada program. Program yang bisa dilaksanakan oleh BNPB dalam hal mitigasi maupun pencegahan," ujarnya.

"Kalau pencegahan itu kan ya ada pencerahan, ada pendidikan, ada pelibatan masyarakat," sambungnya.

Politikus PKB tersebut berharap penguatan program pencegahan dapat mengurangi dampak karhutla dan bencana lainnya. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya bergerak ketika masyarakat sudah terlanjur menjadi korban atau harus mengungsi.

"Jadi program itu menurut kami itu lebih menyentuh terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Tidak tiba-tiba sekarang sudah mengungsi karena kebakaran," pungkasnya.

Anisha Aprilia/Disway

Berita Terkait