Guru Besar Unair Sebut Gibran Bisa Terganjal Maju Pilpres 2029 karena Isu Ijazah SMA

fin.co.id -  Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi hambatan jika ingin kembali maju dalam Pilpres 2029. Menurutnya, persoalan ijazah pendidikan Gibran dapat menjadi isu yang dipersoalkan secara hukum maupun politik.

Henri menyampaikan pandangan tersebut setelah muncul temuan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi yang menyebut Gibran tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Menurut temuan tersebut, Gibran disebut hanya memiliki surat keterangan penyetaraan kemampuan setara SMA yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Dengan temuan Bonatua Silalahi dan kawan kawan, tahun 2029 Gibran bisa terganjal, jika ada kekuatan besar yg mempermasalahkan kasus ijazah tersebut secara hukum dan politik" kata Prof Henri di akun X miliknya, dikutip pada Rabu 26 Agustus 2026.

Henri juga menyinggung posisi Kaesang Pangarep, adik Gibran yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Menurut dia, Kaesang belum tentu mampu mengambil alih posisi politik strategis Gibran apabila sang kakak menghadapi persoalan pada Pilpres 2029.

"Padahal kalau sampai Gibran terganjal, Kaesang sebagai yunior dinasti politik Jokowi, belum tentu mampu menggantikan posisi strategis kakaknya" ujar Henri.

Sebut Politik Indonesia Sulit Diprediksi

Lebih lanjut, Henri menilai dinamika politik Indonesia sangat kompleks dan sulit diprediksi. Ia menyebut perubahan arah politik dapat berlangsung secara cepat, terutama akibat manuver para elite dalam memperebutkan kekuasaan.

"Politik di negeri ini memang ruwet dan unpredictable. Perubahan arah politik secara drastis bisa terjadi sewaktu waktu, akibat akrobat elit politik dalam berebut kekuasaan" katanya.

Henri kemudian mengkritik orientasi sebagian elite politik yang dinilainya lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dibandingkan kepentingan masyarakat.

"Sayangnya para elit politik itu lebih banyak tidak peduli dengan kepentingan rakyat luas yg mengharapkan keadilan, kesempatan yg sama, dan kesejahteraan. Bagi politisi, kepentingan rakyat itu hanya hiasan komunikasi mereka, tapi bukan tujuan utama."

Menurut Henri, perebutan kekuasaan menjadi tujuan utama banyak politisi. Ia juga menilai keberhasilan seorang presiden seharusnya tidak hanya diukur dari narasi kesuksesan, tetapi juga dari kinerja dan kebijakan yang dirasakan masyarakat.

"Tujuan utama para politisi itu hanya satu, yaitu berkuasa. Presiden yg katanya suksespun sama saja, orientasi utamanya juga berkuasa. Sedang kinerja dan kebijakannya masih jauh, atau tidak memenuhi harapan rakyat luas". *