Zero ODOL Ditarget Januari 2027, Integrasi Data Angkutan Barang Sudah 98 Persen

fin.co.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mematangkan persiapan penerapan zero over dimension over loading (Zero ODOL) yang akan mulai berlaku pada Januari 2027. Salah satu persiapan utama berupa integrasi data angkutan barang dan logistik kini sudah mencapai 98 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah menjalankan sejumlah langkah sesuai rencana aksi Zero ODOL. Langkah tersebut mencakup integrasi data, digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum, hingga penyiapan regulasi.

“Yang pertama terkait dengan integrasi data, terkait dengan angkutan barang logistik. Ini sudah 98 persen terintegrasi, tinggal beberapa persen saja,” kata Aan seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Kemenhub Pastikan Zero ODOL Berlaku Januari 2027

Aan menegaskan, Kemenhub tetap mengacu pada rencana penerapan Zero ODOL mulai Januari 2027. Pemerintah pun terus menjalankan sejumlah persiapan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Sesuai dengan rencana dan rencana aksi yang sudah kita susun, Januari 2027 kita akan berlakukan Zero ODOL,” ujarnya.

Selain menyelesaikan integrasi data, Kemenhub juga telah menguji digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang. Uji coba tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap angkutan logistik.

Aan mengatakan Kemenhub akan mengevaluasi hasil uji coba tersebut pada 10 September 2026. Evaluasi itu akan menjadi bagian dari persiapan sebelum penerapan kebijakan Zero ODOL pada tahun depan.

“Kita sudah uji coba untuk pengawasan dan penegakan hukum ini terhadap angkutan logistik. Ini nanti kita evaluasi, tanggal 10 nanti kita evaluasi bagaimana hasil dari pengawasan tersebut,” ucapnya.

Anggaran Zero ODOL 2027 Masih Dibahas

Untuk mendukung penerapan Zero ODOL, Aan menyebut anggaran yang dibahas untuk 2027 saat ini berada di kisaran Rp70 miliar. Namun, angka tersebut belum menjadi nominal final karena pemerintah masih membahas kebutuhan anggaran bersama DPR RI.

“Tapi kan ini masih terus berkembang. Nanti mungkin ada update lagi berapa sesuai dengan keputusan DPR ini,” ujar Aan.

Dalam pagu anggaran 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperoleh sekitar Rp5,15 triliun. Angka tersebut meningkat Rp843,07 miliar dibandingkan pagu indikatif sekitar Rp4,31 triliun.

Dari total pagu tersebut, sekitar Rp876,96 miliar dialokasikan untuk kegiatan keselamatan dan keamanan transportasi darat. Anggaran itu mencakup sejumlah kegiatan, antara lain penanganan ODOL, perlengkapan jalan, penanganan lokasi rawan kecelakaan, zona selamat sekolah, serta pemeriksaan kelaikan kendaraan.

Dengan demikian, persiapan penerapan Zero ODOL tidak hanya berfokus pada integrasi data dan pengawasan digital. Kemenhub juga menyiapkan dukungan anggaran untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi darat.