BGN Bantah Paksa MBG Tetap Disalurkan di Daerah Terdampak Karhutla

fin.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) membantah anggapan bahwa pihaknya memaksakan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlangsung di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, persoalan distribusi MBG dapat terjadi ketika pemberitahuan mengenai libur sekolah disampaikan setelah dapur MBG terlanjur menyiapkan makanan.

"Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," kata Kepala BGN Sudaryono saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis 3 September 2026.

Menurut Sudaryono, pelaksanaan distribusi MBG sepenuhnya menyesuaikan keputusan pemerintah daerah terkait aktivitas sekolah di wilayah masing-masing.

"Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti. Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak. Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," ujar dia.

Kemenhut Pantau Dampak Karhutla terhadap Penerbangan

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan karhutla, termasuk dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas transportasi udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan terhadap sejumlah indikator yang berkaitan dengan kondisi karhutla dan dampak asap.

"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis 3 September 2026.

Informasi hasil pemantauan tersebut digunakan pemerintah untuk menentukan langkah pengendalian karhutla sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan,” ujar dia.

Kemenhut menyebut kondisi kualitas udara dan jarak pandang tidak sama di setiap wilayah. Kondisi tersebut juga dapat berubah dengan cepat akibat sejumlah faktor, seperti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer.

Ristianto mengatakan pihaknya terus membuka informasi perkembangan karhutla melalui kanal resmi pemerintah dan sistem SiPongi.

“Khusus untuk perjalanan udara, masyarakat kami imbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan,” kata dia. *