Hasto Beberkan 5 Agenda PDIP untuk Perkuat Demokrasi, Apa saja?

fin.co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan lima agenda strategis partainya untuk memperkuat ketahanan demokrasi di Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan Hasto saat membuka CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kemarin.

Forum internasional yang digelar Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bersama PDIP dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia itu dihadiri puluhan delegasi dari sejumlah negara.

Hasto mengawali pidatonya dengan menyampaikan salam dari Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan. Bersama FNF dan CALD, mari kita bangun demokrasi yang semakin matang dan sehat," kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta dilansir Antara, Sabtu, 5 September 2026.

Lima Agenda Strategis PDIP

Hasto mengatakan lima agenda tersebut disusun berdasarkan pengalaman PDIP dalam membangun dan melembagakan organisasi partai.

Pertama, strategi seluruh lapisan masyarakat (whole-of-society strategy). Menurut Hasto, demokrasi harus bertumpu pada keterlibatan warga negara yang bebas sekaligus aman.

Di sisi lain, lembaga negara dituntut bekerja secara netral dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut dinilai penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, korupsi hingga penyebaran disinformasi.

Kedua, memperkuat supremasi hukum (rule of law). Hasto menilai kepastian hukum harus menjadi pijakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan ketidakadilan.

Penegakan hukum yang kuat juga diperlukan untuk menghadapi persoalan politik berbiaya tinggi yang dapat mengganggu kualitas demokrasi.

Ketiga, pelembagaan partai politik secara substansial. Hasto menekankan pentingnya membangun organisasi internal yang demokratis dan memiliki sistem kaderisasi berjenjang.

Ia menyebut Sekolah Partai sebagai salah satu instrumen kaderisasi. Selain itu, partai perlu mengembangkan politik berbasis kebijakan, menjaga integritas finansial serta memiliki mekanisme suksesi kepemimpinan yang terukur.

Keempat, membuka ruang pemikiran kritis dan memperkuat masyarakat sipil. Demokrasi, kata Hasto, membutuhkan kebebasan menyampaikan pendapat sekaligus ruang publik yang sehat.

Karena itu, partai politik dinilai perlu membangun hubungan dan solidaritas yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat sipil.