KPK Periksa 38 Saksi Kasus Korupsi Bansos Beras PKH

fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Kali ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati bersama 37 saksi lainnya. Pemeriksaan berlangsung di Polres Brebes.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Polres Brebes,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Puluhan saksi yang dipanggil berasal dari sejumlah instansi dan wilayah pendampingan PKH. Di antaranya Kepala Dinas Sosial Brebes 2020 Masfuri, Kepala Bidang Bansos Dinsos Brebes 2020 Hasan Basri, serta ADP, FAT, SUG, dan HM yang merupakan koordinator PKH Brebes pada 2020.

KPK juga memanggil pendamping PKH di Kecamatan Brebes, yakni MS, MA, LUT, dan GIS. Sementara untuk Kecamatan Wanasari, saksi yang diperiksa terdiri dari DK, KOM, DEB, dan WAL.

Dari Kecamatan Bulakamba, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap AW, JAF, SJ, dan MZI.

Pemeriksaan juga menyasar sejumlah pejabat dan pendamping PKH di Kabupaten Jember. Mereka antara lain Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jember Lingga Diputra, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Jember Muhammad Rizqi Fajri, serta Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos PPPA Jember Wiwik Puspa Dewi.

Selain itu, KPK memanggil PIS, TAZ, OTO, dan HYN selaku koordinator PKH Jember 2020.

Saksi lainnya adalah ABD, AHW, SHM, dan ALF yang merupakan pendamping Kecamatan Kalisat. Kemudian DSP, HG, TOH, dan WAS selaku pendamping Kecamatan Ledokombo, serta LZ, VFM, MUF, dan HKR sebagai pendamping Kecamatan Sumberbaru.

KPK Telusuri Penyaluran Bansos Beras

Pemanggilan saksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat PKH di Kementerian Sosial pada 2020-2021.

Sebelumnya, pada Senin (7/9), KPK juga memeriksa 27 saksi. Beberapa di antaranya adalah mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Alwi serta sejumlah pendamping sosial dan koordinator PKH di beberapa wilayah.

Para saksi tersebut berasal dari sejumlah kecamatan di Semarang dan Surabaya, serta koordinator wilayah di Bondowoso, Blitar, Tulungagung, dan Madiun.

Penyidikan perkara ini telah dikembangkan KPK sejak 19 Agustus 2025. Saat itu, lembaga antirasuah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka.

Tiga tersangka tersebut yakni Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto, serta Dirut DNR Logistics periode 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker.