Kementerian PKP Butuh BLU, Ara Ungkap Alasannya

fin.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di kantor Kementerian PANRB, Jumat, 11 September 2026.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut membahas penguatan organisasi Kementerian PKP, termasuk upaya meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rini mengatakan, Kementerian PKP mendapat tanggung jawab besar dalam menjalankan agenda Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor perumahan.

"Kalau ada penguatan-penguatan kami sudah hampir 2 tahun yang lalu kita sama-sama mendesain bagaimana strategi Presiden itu bisa diwujudkan di dalam satu organisasi sehingga kita semuanya bisa menjalankan visi dan misi Bapak Presiden, utamanya untuk perumahan," kata Rini, Jumat, 11 September 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah perubahan yang dibahas masih dalam proses pembahasan sehingga belum menghasilkan keputusan akhir. Meski begitu, menurut Rini, sudah terdapat beberapa kesepakatan yang diarahkan untuk memperbaiki layanan dan memperkuat pelaksanaan tugas Kementerian PKP.

"Hari ini beliau datang ke tempat saya untuk membicarakan ada beberapa perubahan-perubahan yang tentunya dalam kerangka peningkatan layanan kepada masyarakat," terangnya.

"Kita akan tentunya memperbaiki layanan-layanan dan lebih membedayakan bagaimana Kementerian Perumahan ini bisa dilaksanakan. Demikian tadi yang saya tadi diskusikan," sambungnya.

Sementara itu, Ara mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk berkonsultasi mengenai desain organisasi Kementerian PKP. Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, penerapan integritas, hingga penyusunan struktur organisasi yang dinilai efektif dan produktif.

"Bagaimana menegakkan integritas tanpa kompromi, bagaimana juga menyusun organisasi secara efektif dan produktif," kata Ara.

Ia mengungkapkan, salah satu pembahasan berkaitan dengan penguatan sejumlah jabatan strategis pada level direktorat jenderal. Kebutuhan tersebut dinilai penting karena beban kerja dan target pembangunan perumahan terus meningkat.

Ara kemudian mencontohkan sejumlah program yang telah dijalankan Kementerian PKP, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menyasar pelaku UMKM, kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu terobosan karena membuka akses pembiayaan dengan bunga yang mendapatkan subsidi hingga Rp20 miliar. Untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta, penerima juga tidak diwajibkan memberikan jaminan dengan tingkat bunga yang relatif rendah.

"Jadi terobosan seperti itu, seperti GWBI yang turun dari 5 ke 4 persen itu juga hasil pemikiran-pemikiran seperti itu," ujarnya.

Di sisi lain, Ara mengakui tantangan Kementerian PKP semakin besar seiring melonjaknya target pembangunan dan perbaikan rumah.

Ia membandingkan target pembangunan pada tahun sebelumnya yang berada di kisaran 45 ribu rumah dengan target tahun ini yang mencapai sekitar 400 ribu rumah.