Ombudsman Kembali Angkat Isu Rangkap Jabatan, Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MK

Dalam kesempatan yang sama, Manajer Divisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Transparency International Indonesia Bagus Pradana mengatakan pertemuan tersebut membuka ruang pembahasan mengenai rekomendasi kepada pemerintah selama masa transisi dua tahun.

"Ini ada masa transisi bagaimana di masa ini tidak terjadi rangkap jabatan di BUMN agar BUMN kita sehat dan anggarannya BUMN juga sehat. Harapannya, agar bisa ditindaklanjuti Ombudsman ke depan," kata Bagus.