Relawan 98 Resolution Network Siap Kawal Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

fin.co.id - Relawan 98 Resolution Network menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki dua tahun masa pemerintahan, kelompok relawan tersebut mendorong agar agenda pembangunan nasional mampu menghadirkan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran tidak terlepas dari keinginan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo dalam menciptakan kesejahteraan bersama tanpa terkecuali.

"Tujuan akhirnya adalah mewujudkan bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat," kata Rusly dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026.

Menurut Rusly, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia menilai keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari kebebasan politik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh kesempatan yang adil dalam mengelola sumber daya ekonomi.

Ia menjelaskan, gerakan reformasi telah membawa perubahan besar dalam pelembagaan demokrasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain mencakup kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan pers, independensi peradilan, serta pelaksanaan pemilihan umum secara berkala.

Mekanisme demokrasi itu diwujudkan melalui pemilihan presiden, anggota DPR RI dan DPRD, gubernur, hingga bupati dan wali kota.

Namun, Rusly mengingatkan bahwa kemajuan demokrasi politik perlu diimbangi dengan pemerataan akses ekonomi. Tanpa keseimbangan tersebut, demokrasi berisiko hanya berjalan secara formal tanpa memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rusly menilai demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengelola dan menikmati kekayaan nasional. Menurut dia, kebebasan politik harus berjalan seiring dengan kesempatan ekonomi yang adil.

Ia memperingatkan bahwa konsentrasi kekayaan nasional pada kelompok tertentu dapat mengaburkan tujuan utama demokrasi. Kondisi tersebut ia sebut sebagai "serakahnomic", yakni situasi ketika kemakmuran lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak.

Menurut Rusly, pertumbuhan ekonomi semestinya tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok tertentu, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk menggambarkan ketimpangan distribusi kekayaan, ia turut mengutip pemikiran Presiden Pertama RI Soekarno.

"Jangan sampai rakyat yang mati-matian berjuang, tapi yang mengkonsumsi nangkanya hanya segelintir atau satu persen orang atau kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena ‘getahnya’ saja," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan ekonomi, tetapi juga memperoleh manfaat dari pertumbuhan nasional.

Bagi 98 Resolution Network, pengawalan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran diarahkan pada upaya mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat. Agenda tersebut dinilai penting agar cita-cita kemakmuran bersama dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. *