Bantuan Pemda 2027 Dipastikan Berlanjut, Kemendagri dan Kemenkeu Siapkan Anggaran Rp2 Triliun

fin.co.id - Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk bantuan kepada pemerintah daerah dan insentif fiskal pada Tahun Anggaran 2027.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan dukungan tersebut tetap tersedia setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Dari total anggaran itu, masing-masing Rp1 triliun direncanakan untuk bantuan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah (pemda) dan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, Tito menyebut teknis pelaksanaannya masih dalam tahap pematangan.

Kepastian keberlanjutan bantuan tersebut disampaikan setelah Tito melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Kemendagri yang memberikan bantuan kepada daerah melalui mekanisme kompetisi antardaerah.

“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal (untuk TA 2027) tetap ada’,” kata Mendagri, Jumat, 23 Oktober 2026.

Tito menyampaikan hal itu usai mendampingi Presiden Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).

Kemendagri Siapkan Bantuan Berdasarkan Prestasi Daerah

Selama 2026, Kemendagri telah menyelenggarakan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi sebagai wadah kompetisi sekaligus pemberian penghargaan kepada daerah. Pelaksanaannya dibagi menjadi tiga gelombang yang mencakup enam regional, dengan kategori penilaian yang berbeda pada setiap gelombang.

Tito menjelaskan, kategori yang diperlombakan mencakup sejumlah persoalan pembangunan daerah, mulai dari pengendalian inflasi hingga penanganan sampah dan penurunan angka kemiskinan serta stunting.

“Jadi ada enam kalau kita. Dan, kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” tambah Mendagri.

Pada gelombang pertama 2026, Kemendagri menggunakan empat kategori penilaian, yakni Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

Setiap kategori menetapkan peringkat I, II, dan III untuk pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Para pemenang kemudian memperoleh bantuan pemerintah dengan nilai berbeda sesuai peringkat yang diraih.

Peringkat I menerima bantuan sebesar Rp3 miliar, peringkat II memperoleh Rp2 miliar, sedangkan peringkat III mendapatkan Rp1 miliar.

“Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tuturnya.

Rakornas TPAKD Tandai Peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan