.png){kind=small}
Pemerintah Respons Demo Mahasiswa, Soroti Penanganan Karhutla hingga Reformasi Hukum
Pemerintah menegaskan komitmennya menghormati kebebasan berpendapat, termasuk aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.
"Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat," tambahnya.
Anggaran Pendidikan Naik Menjadi Rp824 Triliun pada 2027
Di bidang pendidikan, pemerintah meningkatkan anggaran dari Rp757,82 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, mempercepat digitalisasi pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Baca Juga
Pada periode 2025–2026, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026.
Sementara itu, program digitalisasi pendidikan disebut telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.
Untuk mendukung pembelajaran digital, pemerintah telah menyalurkan 288.865 unit perangkat digital beserta perangkat pendukung, termasuk laptop dan perangkat penyimpanan data, pada 2025.
Pada 2026, sebanyak 72.258 unit perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536 unit. Pemerintah juga memberikan pendampingan teknis kepada 126.097 sekolah dalam pemanfaatan perangkat tersebut.
"Pemerintah juga menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung, agar pemanfaatan teknologi pembelajaran semakin merata," jelas Syahganda.
Baca Juga
Satgas PKH Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp52 Triliun
Terkait reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, Syahganda mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu.
Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan hukum, pencegahan kebocoran anggaran, serta penyelamatan kekayaan negara.
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif. Satgas tersebut juga menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.
Syahganda menyebut capaian itu sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
