Mentan Amran Murka, Beras Subsidi Dioplos Jadi Premium dan Dijual Lebih Mahal: Ini Amoral

fin.co.id - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluapkan kemarahan atas dugaan praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi menjadi beras premium. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi penerima manfaat program pemerintah.

Amarah Amran terlihat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Toko Beras Kayumanis, Jakarta Timur, Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam sidak tersebut, ia mengecam keras dugaan penyalahgunaan beras subsidi yang dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini," kata Amran dalam sidak oplos beras SPHP jadi premium di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026.

Amran menegaskan beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli beras dengan harga terjangkau.

Program tersebut ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat ekonomi terbawah, termasuk penerima manfaat pada kelompok desil satu hingga lima. Karena itu, dugaan pengalihan beras subsidi menjadi produk premium dinilai menyimpang dari tujuan program pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Amran, beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram diduga dikemas atau dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Sementara itu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp6.000 per kilogram untuk beras SPHP.

Amran menilai praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan beras murah, tetapi juga dapat mengganggu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Amran mengingatkan bahwa beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan politik. Menurutnya, penyalahgunaan beras bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi dan memastikan pasokan beras tetap tersedia, terlebih ketika dunia menghadapi tantangan krisis pangan, energi, dan air.

"Tahu? beras itu vital. Ingat kalau krisis pangan itu (bisa) berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi. Ini sabotase ini. Dia (mafia pangan) inginkan kita ini ribut. Jadi, yang inilah yang mengangkat harga (beras di pasar mahal)," ucapnya.

Ia pun meminta dugaan penyalahgunaan tersebut ditindak tegas agar program subsidi pangan tetap tepat sasaran. Amran menegaskan aparat penegak hukum perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam kegiatan tersebut, Amran melakukan sidak di dua lokasi yang diduga berkaitan dengan praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium. Langkah ini dilakukan untuk menjaga tata niaga perberasan agar berjalan sesuai ketentuan.

Di lokasi pertama, yakni Toko atau Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Jumlah beras yang disebut dalam temuan tersebut mencapai 600 ton.

Setelah meninjau lokasi Kayumanis, Amran bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang.

Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri atas pengungkapan dugaan praktik pengoplosan beras bersubsidi tersebut. Ia menyebut langkah aparat penting untuk melindungi kepentingan petani dan masyarakat yang membutuhkan akses pangan dengan harga terjangkau.