Demokrasi Tak Cukup Sekadar Pemilu, Puan: Kekuasaan Negara Harus Berasal dari Rakyat

Demokrasi Harus Memastikan Rakyat Memiliki Kedaulatan

Ia kemudian menyoroti tantangan terbesar demokrasi, yakni memastikan rakyat tidak hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga memiliki kendali dalam menentukan arah kehidupan serta menikmati hasil pembangunan.

“Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kadaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” sebut mantan Menko PMK itu.

Puan menambahkan, pembangunan tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya selalu menghadirkan gagasan, gerakan, serta kepemimpinan yang berupaya menjawab tantangan pada zamannya.

Ia mencontohkan peran Soekarno dalam menentukan arah sejarah Indonesia. Menurut Puan, kepemimpinan sang kakek mampu membangun tatanan masyarakat merdeka, mempersatukan bangsa, dan menggerakkan perubahan besar.

“Sebagai contoh bagi kita semua, Soekarno menghadirkan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah bangsa Indonesia, membangun tatanan masyarakat baru yang merdeka,

mempersatukan bangsa Indonesia, dan menggerakkan perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Puan.

Selain Soekarno, Puan menyebut sejumlah tokoh nasional lain yang berperan dalam menentukan arah dan pembangunan Indonesia. Salah satunya Presiden ke-3 RI sekaligus pendiri The Habibie Center, Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

“Salah satunya adalah Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, pendiri The Habibie Center yang telah membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia,” tutur Puan.

Menurut Puan, nilai sebuah kepemimpinan tidak bergantung pada lamanya seseorang memegang kekuasaan. Hal yang lebih penting adalah perubahan yang berhasil diwujudkan serta pengaruh positif yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Puan Minta Demokrasi Politik Berjalan Seiring dengan Kesejahteraan Rakyat

Lebih jauh, Puan mengajak seluruh pihak memperkuat kembali cita-cita demokrasi Indonesia yang telah menjadi tekad bangsa sejak awal penyusunan kemerdekaan. Ia menilai demokrasi harus mampu menghadirkan kesejahteraan sosial, bukan hanya menjamin hak politik masyarakat.

“Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” ucapnya.

Puan menegaskan, hakikat demokrasi tidak boleh hanya diukur dari kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin maupun mencalonkan diri dalam pemilihan. Demokrasi seharusnya mampu menerjemahkan suara rakyat menjadi kehidupan yang lebih baik.

“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” terang Puan.