Polemik Putusan MA soal Ijazah Gibran Dinilai Jadi Bagian Kalkulasi Politik 2029

fin.co.id - Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai merambah ke persaingan politik antarelite. Respons Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk munculnya nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memunculkan pembacaan mengenai peta kekuatan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai polemik tersebut berpotensi dimanfaatkan sejumlah partai untuk membangun narasi sekaligus memperkuat posisi politik. Terlebih, partai-partai yang berada dalam pemerintahan mulai memperhitungkan peluang dan konfigurasi politik untuk kontestasi mendatang.

"Menurut saya, ini menarik karena persoalannya tidak berhenti pada Gibran dan Demokrat. Ada kepentingan politik yang lebih luas. Setiap partai tentu mulai menghitung posisi, figur, dan peluangnya menuju 2029. Putusan MA ini bisa menjadi salah satu isu yang dimanfaatkan dalam dinamika tersebut," ujar Arifki di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Ia berpandangan, posisi Gibran dalam peta politik jangka panjang menjadi salah satu aspek yang patut dicermati. Usia yang relatif muda dan jabatannya sebagai Wakil Presiden membuat Gibran dipandang memiliki ruang perjalanan politik yang panjang. Situasi ini turut menjadi pertimbangan bagi berbagai kekuatan politik.

"Kalau bicara 2029, Gibran tentu menjadi salah satu figur yang harus diperhitungkan. Tetapi dalam politik, setiap figur juga memiliki kompetisi dan kepentingan yang berhadapan dengan figur lain. Karena itu, respons partai terhadap polemik ini perlu dilihat dalam konteks kepentingan politik masing-masing," katanya.

Arifki menambahkan, apabila polemik tersebut berkembang hingga memunculkan wacana perubahan posisi Wakil Presiden, kalkulasi politik yang terlibat bisa semakin luas. Menurutnya, pembahasannya tidak hanya menyangkut Demokrat dan PSI, tetapi juga partai lain yang memiliki tokoh serta kepentingan dalam pemerintahan.

"Kalau sampai muncul perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional, tentu banyak partai akan ikut menghitung peluang. Ada AHY dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, Cak Imin dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, termasuk figur-figur dari Golkar. Mereka memiliki basis dan kepentingan politik masing-masing," ungkapnya.

Menurut Arifki, jabatan Wakil Presiden mempunyai arti strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik. Oleh karena itu, wacana perubahan pada posisi tersebut berpotensi memunculkan pembahasan lebih jauh mengenai representasi partai dan distribusi pengaruh di dalam pemerintahan.

"Jadi, jangan hanya membaca ini sebagai persoalan siapa mendukung Gibran dan siapa yang mengkritik. Pertanyaan politik yang lebih besar adalah bagaimana konfigurasi kekuasaan akan dibentuk menjelang 2029 dan figur mana saja yang akan mendapatkan ruang dalam konfigurasi tersebut," jelasnya.

Ia juga menilai setiap partai berkepentingan menjaga agar tokoh dan agenda politiknya tetap memiliki ruang dalam kontestasi mendatang. Perbedaan sikap Demokrat dan PSI, menurutnya, menunjukkan bahwa partai-partai yang bekerja sama dalam pemerintahan tetap dapat memiliki agenda politik masing-masing.

"Partai-partai bisa bekerja sama dalam pemerintahan, tetapi tetap memiliki agenda politik sendiri untuk pemilu berikutnya. Itu hal yang wajar. Yang menarik adalah bagaimana mereka menjaga kepentingan politik masing-masing tanpa mengganggu hubungan koalisi yang sedang berjalan," ujarnya.

Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa polemik tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesepakatan maupun skenario pergantian Wakil Presiden. Namun, respons yang muncul dari kalangan elite politik memperlihatkan bahwa isu ini telah menjadi bagian dari pembahasan mengenai peta kekuatan menuju 2029.

"Pada akhirnya, politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang sedang menjabat hari ini, tetapi juga siapa yang sedang mempersiapkan posisi untuk masa depan. Gibran, AHY, Puan, Cak Imin, Zulhas, maupun figur dari Golkar berada dalam dinamika politik yang sama. Bagaimana masing-masing membangun posisi itulah yang menarik untuk kita cermati menuju 2029," tutup Arifki.