Bakom: Penangkapan Oknum Jenderal Menegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

fin.co.id - Pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan.

Ia menilai, langkah kepolisian dalam mengusut perkara itu sekaligus mengirimkan pesan kepada seluruh pejabat dan birokrat agar tidak melupakan sumber fasilitas yang mereka nikmati.

"Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," kata Syahganda, Senin, 9 November 2026.

Ia mengingatkan bahwa seluruh fasilitas yang selama ini dinikmati para pejabat dan birokrat bersumber dari rakyat. Karena itu, menurut Syahganda, pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Polisi Tetapkan Empat Personel sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Sebelumnya, Kepolisian RI mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan. Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (3/11).

Dalam kasus itu, polisi menetapkan sejumlah personel Polri berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menyinggung kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut. Ia menyebut dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).