Kemendikdasmen Temukan 377 Dugaan Pelanggaran TKA SMA/SMK, Proktor dan Pengawas Ikut Terseret

fin.co.id - Sebanyak 14 kasus dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK menjadi perhatian Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari 377 dugaan pelanggaran yang tercatat selama pelaksanaan TKA gelombang pertama dan kedua.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin mengungkapkan, jumlah temuan itu terdiri atas 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 kasus pada gelombang kedua.

“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni, Senin, 9 November 2026.

Ia menjelaskan, temuan tersebut mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan ujian. Salah satunya berkaitan dengan tindakan proktor dan pengawas yang menyiarkan secara langsung maupun mengunggah dokumentasi aktivitas di ruang ujian ke media sosial.

"Proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran," ujarnya.

Menurut Toni, tindakan tersebut tetap masuk kategori pelanggaran meskipun unggahan yang beredar tidak selalu menampilkan substansi soal ujian. Sebab, publikasi aktivitas di ruang pelaksanaan TKA tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

14 Pelanggaran Berat Didalami Inspektorat Jenderal

Dari total 377 temuan, Kemendikdasmen mengelompokkan 14 kasus sebagai pelanggaran berat. Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen kini melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus tersebut.

Toni menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian wajib menaati tata tertib. Ketentuan itu juga mencakup larangan mengambil dokumentasi dan menyebarluaskan aktivitas di ruang ujian melalui media sosial.

Sebelumnya, beredar surat edaran mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di 308 satuan pendidikan selama pelaksanaan TKA gelombang pertama. Toni membenarkan keberadaan surat tersebut, tetapi Kemendikdasmen tetap melakukan klarifikasi untuk memastikan kesesuaian laporan dengan kondisi sebenarnya.

Proses klarifikasi terhadap 308 satuan pendidikan itu dilakukan agar setiap dugaan pelanggaran dapat dipastikan berdasarkan kejadian di lapangan.

Kemendikdasmen Perketat Pengawasan Pelaksanaan TKA

Selain mendalami laporan pelanggaran, Kemendikdasmen meminta seluruh satuan pendidikan memastikan murid, proktor, dan pengawas memahami tata tertib sebelum ujian berlangsung.

Pengawasan juga diperkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI. Ketiga lembaga tersebut turut melakukan pemantauan pelaksanaan TKA di 34 provinsi.