Tembus Rp14,69 Miliar, Ini Daftar Paket Pengadaan Jasa Influencer Perusahaan Raffi Ahmad

Total Akumulasi,,Rp10.796.955.000

Apabila mengabungkan seluruh proyek dari kedua kementerian tersebut, nilai total dari delapan paket pengadaan jasa bersama PT Rans Animasi Indonesia tepat menembus angka Rp14.696.955.002. ICW menegaskan bahwa nilai tersebut merupakan kontrak resmi dengan badan hukum perusahaan, sehingga publik tidak bisa menyamakan angka itu secara langsung sebagai pendapatan pribadi Raffi Ahmad.

Lima Poin Krusial yang Menjadi Sorotan Tajam ICW

ICW mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar dalam proyek pengadaan jasa influencer ini. Kritik keras organisasi tersebut tidak sekadar menyasar besarnya dana APBN yang mengalir, melainkan juga menyoroti proses pengadaan teknis dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

1. Kontradiksi dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden

Persoalan utama menyangkut komitmen kementerian dalam mengawal kebijakan efisiensi belanja negara. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan tegas tersebut menargetkan penghematan anggaran belanja negara hingga mencapai Rp306,69 triliun.

Inpres tersebut memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk memangkas berbagai pos pengeluaran sekunder, termasuk kegiatan seremonial, kajian teknis, studi banding, pencetakan berkas, publikasi media, hingga penyelenggaraan seminar.

Namun, ICW menyayangkan langkah KKP yang justru menggelontorkan anggaran pengadaan jasa influencer sebesar Rp7,2 miliar pada 2025. KKP bahkan kembali menganggarkan pengadaan serupa pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar, sehingga total belanja publikasi KKP ke perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar hanya dalam kurun dua tahun anggaran. ICW pun mempertanyakan skala prioritas pengeluaran tersebut di tengah dorongan penghematan APBN.

2. Manfaat dan Output Pekerjaan Tidak Terukur Secara Transparan

ICW turut mempertanyakan urgensi kementerian dalam menyewa jasa influencer dari pihak swasta eksternal. Kemendikbudristek maupun KKP sebenarnya sudah memiliki struktur perangkat komunikasi publik yang lengkap, seperti biro hubungan masyarakat (Humas), kanal media sosial resmi instansi, serta sumber daya manusia terampil yang rutin menerima gaji dari negara.

Kondisi ini memicu keheranan mengapa kementerian masih perlu mengelontorkan miliaran rupiah demi menyewa pihak ketiga untuk menyebarkan informasi program melalui akun pribadi figur publik. ICW secara khusus menyoroti paket event attendance pada Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek yang menembus Rp2,52 miliar. Penggunaan dana sebesar itu untuk sekadar menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah memerlukan penjelasan terbuka mengenai target, bukti hasil pekerjaan, serta indikator manfaatnya bagi masyarakat luas.

3. Spesifikasi Pengadaan Berpotensi Membatasi Persaingan Sehat