Hukum dan Kriminal . 18/11/2026, 22:24 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Pengusutan dugaan makar terhadap Presiden yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik memasuki tahap gelar perkara awal. Bareskrim Polri menjadwalkan gelar tersebut pada Kamis, 19 November 2026 dengan melibatkan tim internal dan sejumlah saksi ahli.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik akan menggunakan forum tersebut untuk mendalami konstruksi perkara berdasarkan keterangan para ahli.
“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal dan juga para saksi ahli,” kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Ia menegaskan, gelar perkara awal itu bukan bertujuan menetapkan tersangka. Penyidik akan menyampaikan hasilnya setelah proses tersebut selesai. “Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.
Sebelum menggelar perkara, penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan makar. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.
Rumah tersebut diduga menjadi posko makar yang digunakan oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni EHS.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” katanya.
Meski demikian, Susatyo belum bersedia membeberkan hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dugaan perbuatan makar itu disangkakan berdasarkan Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Sementara itu, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka. Mereka merupakan perwira tinggi Polri, yakni LSP, AS, EHS, dan SU.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media