Megapolitan . 20/11/2026, 18:19 WIB

Buruh Jakarta Bisa Tersenyum, UMP 2027 Naik Rp407 Ribu

Penulis : Mihardi  |  Editor : Mihardi

fin.co.id - Setelah melalui pembahasan bersama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027. Penetapan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat, 20 November 2026.

UMP Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,1 persen atau sebesar Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp5.729.876.

"Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal," ucap Pramono dalam sambutannya di Jakarta, Jumat, 20 Novemer 2026.

Pramono menjelaskan, penetapan besaran UMP tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan. Faktor yang menjadi acuan di antaranya kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Menurut Pramono, kebijakan kenaikan upah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha," tegas Pramono.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menekankan bahwa penetapan upah minimum perlu memperhatikan berbagai aspek agar nilai yang ditentukan sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

"Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," tutur Yassierli.

Ia juga menjelaskan, penentuan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melibatkan peran Dewan Pengupahan. Lembaga tersebut memberikan masukan berdasarkan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Selain formula penghitungan upah, pemerintah turut menjadikan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026 sebagai salah satu landasan penetapan upah minimum 2027. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota sebagai dasar penghitungan UMK.

"Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan," tegasnya.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com