Hukum dan Kriminal . 20/11/2026, 17:55 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Perundungan terhadap anak kini tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga merambah ruang siber yang dapat diakses kapan saja melalui telepon genggam.
Menghadapi persoalan tersebut, DPR RI berkomitmen segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, perlindungan anak harus menjangkau seluruh lingkungan kehidupan, termasuk ruang digital. Ia menilai perundungan tidak lagi mengenal batas tempat maupun waktu karena anak-anak tetap dapat menjadi sasaran meskipun sudah meninggalkan sekolah.
"Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Dasco, perkembangan teknologi membuat perundungan dapat berlangsung siang dan malam melalui telepon genggam. Anak yang mengalami kekerasan di sekolah bahkan masih bisa menghadapi perlakuan serupa ketika berada di rumah melalui ruang digital.
"Di kelas anak tersebut tidak aman. Di rumah pun ia tetap diburu oleh layar telepon genggamnya. Ini adalah perundungan siber," katanya.
Dasco menjelaskan, Pasal 28B ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ketentuan konstitusi tersebut, menurutnya, harus berlaku tanpa membedakan lingkungan tempat anak berada. Perlindungan itu mencakup ruang kelas, rumah, jalan, hingga ruang siber.
Ia juga mencontohkan langkah Australia yang telah memiliki Online Safety Act 2021. Regulasi tersebut memungkinkan regulator mengeluarkan perintah penghapusan materi perundungan siber terhadap anak dengan tenggat 24 jam sejak perintah diterima platform.
Sementara itu, DPR bersama Menteri Komunikasi dan Digital telah mendorong penyusunan peraturan pemerintah sebagai langkah perlindungan anak di ruang siber sebelum revisi undang-undang dilakukan.
"Kita juga bersama Ibu Menkomdigi kami sudah mendorong untuk sebelum kemudian revisi undang-undang, kita mendorong adanya peraturan pemerintah yang kemudian melindungi anak-anak dari ruang siber," katanya.
Dalam momentum peringatan Hari Anak Internasional 2026, Dasco menyatakan DPR RI memerangi perundungan terhadap anak. Ia juga menyatakan dukungan terhadap berbagai kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut, mulai dari fasilitas, sarana, prasarana, hingga komunikasi.
Menurut Dasco, upaya perlindungan tidak boleh berhenti pada penanganan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Negara juga harus memastikan anak mendapatkan rasa aman ketika berada di ruang digital.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media