Nasional . 21/11/2026, 06:00 WIB
Penulis : Afdal Namakule | Editor : Afdal Namakule
fin.co.id - Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Kebijakan yang diputuskan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut mencatat kenaikan cukup signifikan dibandingkan UMP 2026.
Penetapan UMP Bali 2027 dilakukan setelah mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, serta masukan dari sejumlah organisasi pekerja.
"UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan,” ucapnya dalam keterangan resmi di Denpasar, Jumat malam.
Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel bintang berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025. Besarannya ditetapkan Rp4.644.907 per bulan.
Kedua ketentuan pengupahan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Dalam penjelasannya, Koster menyebut penetapan UMP mengacu pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pemerintah daerah juga merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Dokumen tersebut memuat rekomendasi penetapan UMP dan UMSP Bali 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Sejumlah regulasi lain turut menjadi landasan keputusan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Koster juga mempertimbangkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang disampaikan pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.
Kedua organisasi pekerja tersebut mengusulkan agar penghitungan UMP 2027 menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan formula pengupahan. Adapun besaran KHL 2027 yang ditetapkan pada 2026 mencapai Rp5.604.481.
Di sisi lain, FSPM juga meminta Gubernur Bali menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yakni sebesar Rp4.559.287.
Koster menilai besaran upah yang ditetapkan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, serta pekerja di sektor pariwisata.
"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala dan skala,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459, kenaikan pada 2027 mencapai Rp1.351.828 per bulan atau sekitar 42,15 persen.
Sementara itu, nilai UMP Bali 2027 setara dengan 81,35 persen dari besaran KHL 2027 yang mencapai Rp5.604.481. Angka tersebut dinyatakan telah masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak.
Setelah keputusan ditetapkan, Koster menginstruksikan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta seluruh pelaku usaha untuk menjalankan ketentuan pengupahan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Dia juga berharap kenaikan upah dapat mendorong semangat para pegawai dan pekerja dalam meningkatkan kinerja serta produktivitas. *
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media